Mengentaskan Kemiskinan Melalui BUMR

Wakil Gubernur Sumatra Barat Berfoto bersama pejabat lainnya.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Berfoto bersama pejabat lainnya.

PADANG, PADANGTODAY.com-Wajah kemiskinan di kabupaten dan kota di seluruh Sumatera Barat adalah muara persoalan hulunya hampir tak pernah dijamah. Kampung, jorong, nagari, pesisir dan kawasan mudik wilayah antah berantah yang sumberdayanya dan wilayahnya belum dimanfaatkan dengan baik, meski ada yang diekplorasi hanya dikuasai para penguasa dan pengusaha. Mereka yang masih memiliki daya berkreativ ke kota, namun ada yang tanpa keterampilan merantau ke seluruh pelosok negeri, tanpa modal, mengais remah-remah rezeki untuk bertahan hidup.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sumbar pada Rapat Koordinasi dengan TKPK Kabupaten dan kota, kalau penanggulangan kemiskinan hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin, maka hal ini selalu diupayakan di Sumatera Barat, namun penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat sejak 3 (tiga) tahun terakhir cederung mengalami stagnansi. Tahun 2011, capaian Pertumbuhan Ekonomi mencapai 6,25%, meningkat di tahun 2012 menjadi 6,35% namun kembali mengalami penurunan di tahun 2013 dengan capaian 6,20%. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan capaian pertumbuhan tertinggi di Tahun 2013 yakni Kabupaten Agam dan Kota Payakumbuh dengan capaian masing-masing sebesar 6,82%, dan capaian yang terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 5,25%. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut maka PDRB per kapita Sumatera Barat pada tahun 2012 berdasarkan harga berlaku adalah sebesar Rp. 22, 21 juta lebih.

Sementara itu perekonomian Sumbar berdasarkan data BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumbar lebih banyak digerakkan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yakni sebesar 94% lebih dibandingkan oleh pelaku dengan usaha besar. Namun demikian, peranan UMKM dalam kesejahteraan masyarakat belum dapat berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan dan masih banyak pelakunya yang pendapatannya belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui pendirian Badan Usaha Milik Rakyat ditingkat kecamatan atau nagari, diyakini dapat membangun struktur perekonomian yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil ditengah masyarakat antara lain dengan penguatan lembaga keuangan Usaha Rakyat yang khusus dan fokus. Sehingga permasalahan UMKM yang selama ini pada skala usaha terlalu kecil, tidak memiliki akses pasar, daya tawar rendah, tidak memiliki pengetahuan mengenai kualitas, tidak memiliki akses pendanaan, sumber pendanaan berpola “ijon”, tidak memiliki akses terhadap kebutuhan produksi, infrastruktur tidak mendukung, keterampilan teknis dan manajemen terbatas dapat teratasi.

Mengapa pendirian BUMR adalah Solusi pengentaskan kemiskinan, karena skala ekonomi sesuai prinsip pengelolaan usaha yang efisien (competitive), produksi dan kualitas disesuaikan dengan kebutuhan pasar (value driven), Organisasi bisnis yang dikelola secara profesional (sustainable), solusi akan penyediaan bahan baku berkualitas (input quality), dapat membangun sinergi dengan Usaha Besar (mutual benefits), akses terhadap sumber pendanaan inklusif (bankable) dan BUMR dapat tersistem, terorganisir, terintegrasi, terkelola secara korporat (comprehensive management).

UUD 1945 pasal 33 ayat 4 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Merealisasikan UUD 1945 belum dapat dirasakan selama ini, karena para Bupati dan Walikota kebanyakan tidak serius mengentaskan kemiskinan.

Sejauhmana keterlibatan aparat pemda, mulai dari Walinagari, Camat, dan dinas-dinas terkait di bawah komando Bupati/Walikota untuk perluasan kesempatan kerja rakyatnya. Keberadaan BUMR strategis untuk peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pendapatan dan merupakan pondasi pertumbuhan ekonomi yang solid untuk menjamin stabilitas yang berkesinambungan. Berarti BUMR dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan. Di Sumbar, hasil kesepakatan Wagub Muslim Kasim dan Tanri Abeng, Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Wakil Walikota Padang Pariaman, Genius Umar dan Wabup Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, BUMR sebagai lembaga ekonomi dan keuangan inklusif akan segera direalisasikan.(can)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*