Mutasi Staf di Pemkab Solok Bikin Kisruh

.

Advertisements

* Hendri: Pemerintahan Akan Stagnan

.

AROSUKA, PADANG-TODAY.COM

Bupati Solok dinilai telah ceroboh dalam melaksanakan mutasi staf beberapa hari lalu. Mutasi yang melibat sekitar 70 “pekerja ahli” tersebut langsung membuat roda pemerintahan di Pemkab Solok stagnan. Pantauan padang-today.com di komplek perkantoran Arosuka seminggu belakangan, aktivitas pegawai terlihat sangat sepi. Hal ini disebabkan pengganti untuk 70 posisi staf tersebut masih dalam masa penyesuaian. Sehingga, aktivitas surat-menyurat, pencairan SPJ, pembiayaan rutin, hingga koreksi rencana kegiatan tidak berjalan.

Meski mutasi merupakan hal yang biasa dalam pemerintahan, namun sejumlah pihak menilai penggantian ini sedikit dipaksakan. Pasalnya, saat ini sudah akhir tahun dan untuk masa penyesuaian membutuhkan waktu dan kajian. Anggota DPRD Kabupaten Solok dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Aurizal menyatakan meski mutasi adalah hal yang wajar, namun harus tetap mempertimbangkan sejumlah hal. Di antaranya kebutuhan, kapasitas dan proses administrasi penggantian.

“Jangan sampai mutasi ini membuat administrasi stagnan seperti saat ini. Yang sangat kita sayangkan, mutasi ini dilaksanakan di akhir masa anggaran. Sehingga, pengganti staf yang dimutasi harus menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Bupati harus mendorong kepala SKPD untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus memerintahkan staf tersebut bekerja di waktu yang makin singkat ini,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya dari PDI Perjuangan Hendri Dunant justru mengingatkan Bupati Solok Gusmal untuk lebih hati-hati mengambil keputusan. Menurutnya, ini sudah kali kedua bupati mengambil kebijakan yang cukup berisiko. Kali pertama menurutnya adalah saat bupati mengeluarkan rekomendasi untuk pelantikan KONI Kabupaten Solok. Rekomendasi tersebut membuat masalah besar dan Kabupaten Solok terancam tidak bisa mengikuti Porprov Sumbar November mendatang.

“Ketika permasalahan KONI kian meruncing dan Kabupaten Solok terancam tidak bisa ikut Porprov, bupati kembali membuat kebijakan berisiko. Mengapa mutasi dilakukan di akhir tahun dan mengapa bupati tidak mau menunggu hingga awal tahun depan. Akan terjadi kendala saat melanjutkan pekerjaan yang ditinggalkan pegawai lama. Padahal, pekerjaan tersebut merupakan program yang telah dirancang dan dijalankan oleh pegawai lama,” ujarnya.

Penggantian terbanyak terjadi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset (DPPKA). Sebanyak 19 pegawai dimutasi. Di dinas yang mengontrol pembiayaan daerah tersebut, mutasi langsung membuat jalannya pemerintahan menjadi stagnan. Sebab, pencairan SPJ (surat pertanggungjawaban), pencairan bon BBM, dan pembiayaan lainnya menjadi tertunda. Sementara penggantinya masih dalam tahap adaptasi.

“Ini menjadi masalah serius karena menyangkut anggaran. Bagaimana pemerintahan akan berjalan kalau anggarannya tertunda. Ini harus menjadi pelajaran bagi bupati agar keputusan selanjutnya tidak lagi menjadi polemik dan membuat kekisruhan,” lanjutnya.

Di level pegawai di Pemkab Solok, mutasi kemarin telah menjadi topik yang heboh. Berbagai spekulasi dan isu muncul. Mutasi tingkat staf tersebut dinilai merupakan ajang “pemanasan” menjelang mutasi besar-besaran untuk eselon IV, eselon III dan eselon II. Juga beredar isu bahwa mutasi ini juga akan diikuti dengan pemberhentian pegawai honorer dan kontrak, yaitu mereka yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Sukarela. Hal ini membuat para pegawai baik PNS dan non PNS diliputi kekhawatiran dan keresahan. Bahkan hal ini juga disinyalir karena adanya “bisikan” dari orang-orang yang dekat dengan bupati dan wakil bupati.

“Pembisik tentu ada. Namun jangan sampai kebijakan membuat pandangan masyarakat, staf dan pejabat di Pemkab menjadi tidak baik terhadap bupati dan wakil bupati. Kembalilah ke pepatah Minang: biduak lalu, kiambang batauik,” harapnya. (*)

.

[RIJAL ISLAMY]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*