Pansus DPRD Padangpanjang Nilai Dua Ranperda Banyak Kekurangan

Padangpajang, TODAY–Berkaitan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Padangpajang, legislatif menilai masih banyak kekurangan dari dua kali pembahasan bersama Pansus DPRD setempat.

Wakil Ketua Pansus II DPRD Padangpanjang, Novi Hendri menyebut telah melakukan pembahasan bersama OPD terkait tentang Ranperda Trantibum dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) selama dua hari ini.

“Pada pembahasan yang telah dilakukan, Pansus memberikan sangat banyak pandangan dan masukan berkaitan dengan efektivitas Ranperda tersebut nantinya. Karena sejauh yang diamati, masih banyak sisi lemah dari kedua Ranperda ini,” ujar Novi Hendri usai rapat di gedung dewan, Selasa (30/6).

Terutama pada Ranperda Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum), Novi menyebut malah lebih lemah dari Perda sebelumnya. Dikatakannya banyak substansi justeru tidak lagi diatur pada Ranperda yang diajukan kali ini.

“Kita berharap melalui Perda Trantibum ini nantinya lebih proporsional sehingga dalam pelaksanaan juga akan lebih efektif. Karena daerah kita ini identik dengan Serambi Mekkah, Perda ini nantinya diharapkan memiliki sikap tegas berpondasi kearifan lokal. Seperti melibatkan tokoh adat dan agama dalam pelaksanaan di lapangan,” ucap Novi.

Dikatakannya juga, kelemahan Ranperda ini melihat banyak substansi aturan sebelumnya dihilangkan. “Diantaranya yang hilamlng dalam rancangan kali ini, yakni tentang gelandangan dan pengemis, kos-kosan,” ujar politisi Golkar itu.

Sementara terkait Ranperda LP2B, Pansus dalam dua kali pembahasan selain menyampaikan cukup banyak perbaikan, juga menegaskan perlunya sosialisasi yang maksimal terhadap masyarakat. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat sanksi terhadap pelanggar cukup berat.

Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, disebutkan tidak dapat lagi dialihfungsikan. Karena itu disampaikannya, masyarakat harus mengetahui secara detil tentang aturan yang dibuat serta sanksi terhadap pelanggaran.

“Ranperda ini sangat penting guna menjaga lahan pertanian. Namun dari dua kali pembahasan, masih banyak kekurangan yang harus dilengkapi OPD terkait. Termasuk juga diingatkan agar sosialisasi dilakukan maksimal, karena sanksinya bisa pidana maksimal 5 tahun atau denda sampai Rp1 miliar,” pungkas Novi. (ka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas