Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ke Bandung

Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPRD Limapuluh Kota Study Banding Ke Kabupaten Bandung Barat

Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DPRD Limapuluh Kota Study Banding Ke Kabupaten Bandung Barat

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar roda pengerak kegiatan pembangunan di segala bidang pembangunan. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan tidak akan terlepas dari peran lingkungan hidup, yang bersama dengan aspek sosial dan ekonomi menjadi motif utama pembangunan berkelanjutan.

Besarnya tanggung jawab yang diemban institusi lingkungan hidup di daerah tergambar dari beragamnya kewenangan dan tugas sebagaimana termaktub dalam undang undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Salah satu Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten. Pada tahun 2017 ini, DPRD Limapuluh Kota bersama mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman membahas Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Maraknya bencana alam banjir dan tanah longsor yang menimpa wilayah Limapuluh Kota mengakibatkan pencemaran air permukaan, tanah dan air tanah yang banyak ditudingkan penyebabnya adalah adanya kegiatan pertambangan, sementara daerah belum mempunyai suatu kebijakan untuk menindak dan memberikan rekomendasi terhadap kegiatan tersebut, makanya tahun ini kita akan membuat peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ” ujar Drs.Epi Suardi ketua Badan Pembentukan Peranturan Daerah DPRD Limapuluh Kota, Kamis (20/4).

Ditambahkannya ” untuk memperkaya materi yang ada dalam draf Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diajukan oleh dinas, telah dibentuk Panitia Kusus (Pansus) dalam pembahasannya, dan Pansus perlu melakukan study banding ke daerah yang telah lebih dulu membuat dan melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini ke Daerah Kabupaten Bandung dan Kota bandung Provinsi Jawa Barat ” tukuk Epi Suardi tokoh dari Partai Hanura.

Sementara Hardedi, S.Sos ketua Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup mengatakan “Selama ini, Dinas yang bertangung jawab sebagai Insrumen penegakan hukum lingkungan khususnya di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Belum mampu bekerja banyak dalam hal terjadi kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Dinas hanya bersifat melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis lainnya dalam hal melakukan pemantauan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. Dengan adalanya Perda ini Dinas terkait telah mempunyai kekuatan untuk menindak atau memberikan sanksi terhadap para pelaku yang merusak lingkungan,” terang Hardedi politisi muda dari Partai Bulan Bintang.

Bandung Barat

Pansus Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPRD Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, mengunjungi Kabupaten Bandung Barat, Selasa dan Rabu (18-19/4), dalam rangka pengayaan materi Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Rombongan Anggota Pansus berjumlah 10 orang , turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Yendri Thomas. Staf Ahli Amran, Setwan Taufik Hidayat , Kabag TU, Humas dan Protokoler DPRD dan SKPD pendamping.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko didampingi oleh Diang Suherman Kabid Tata Kelola Lingkungan Hidup di ruang pertemuan Kantor Bupati Bandung Barat, Rabu (18/4) dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan.

Apung Hadiat Purwoko menginformasikan,”Sejak tahun 2012 Kabupaten Bandung Barat telah mempunyai tiga (3) Peraturan Daerah dan empat (4) Peraturan Bupati yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yakni : PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatan Barat Tahun 2009-2029, PERDA Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, PERDA Nomor 12 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dan Peraturan bupati yang merupakan turunan dari Perda diantaranya : PERBUP Nomor 23 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan , PERBUP Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah , PERBUP Nomor 32 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Limbah B3 dan PERBUP Nomor 36 tahun 2015 tentang Izin Lingkungan ” ulas Apung Hadit Purwoko.

Pertemuan dilanjutnya dengan diskusi terhadap bagaimana langkah Pemda Bandung Barat terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sangsi apa saja yang telah dilakukan Pemda terhadap perusakan Lingkungan Hidup.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*