Panwaslih Padangpariaman Sosialisasikan Sistem Pengawasan Pilkada

PADANGPARIAMAN,PADANGTODAY.COM-Panwaslih Kabupaten Padangpariaman menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2015, Jum’at 04/12/2015 di Hotel Nantongga Pariaman.

Advertisements

“Kegiatan tersebut digelar guna mensosialisasikan, sejauh mana dan kesiapan Panwaslih dalam pengawasan dalam pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 09 Desember 2015 ini,” ungkap Ketua Panwaslih Padangpariaman, Syaifulah Al Islam, di Hotel Nantongga.

Menurutnya, sosialisasi tersebut digelar dari pukul 14.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB dihadiri oleh semua unsur terkait yaitu, Panwaslih, KPUD, POLRI, Ormas, dan KNPI, KONI, LSM, serta Tokoh Masyarakat, juga dihadiri oleh PWI Pariaman.

Dijelaskan, pelaksanaan pilkada serentak tinggal hitungan hari akan dilangsungkan di Padangpariaman. Untuk itu kesiapan Panwaslih dalam pengawasan pilkada ini harus bersinergi dengan pihak masyarakat yaitu Ormas dan Tokoh Masyarakat guna mengawas jalannya pelaksanaan Pilkada.
Katanya, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mendukung kelancaran penyelengaraan pemilihan Pemilu maupun Pilkada. Hal ini berangkat dari UU nomor 8 Tahun 2015 pasal 131.

“Selama ini pelaksanaan pemilihan Pemilu dan Pilkada di Padangpariaman masih banyak pelanggaran yang tersua di beberapa titik wilayah pemilihan,” ungkap Syaiful
Dijelaskan, Penyelenggaraan Pemilihan Pemilu dan Pilkada di Padangpariaman berdasarkan data dari Panwaslih pada tahun 2010 lalu, banyak pelanggaran yang ditemukan oleh masyarakat. Namun, pelanggaran tersebut tidak bisa ditindak lanjuti oleh pihak terkait dengan alasan masyarakat hanya mengada ngada tanpa ada bukti yang kuat. Untuk itu dengan digelarnya Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Masyarakat, masyarakat tersebut sudah dapat terlibat langsung dalam pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak ini,” terang dia.

Lebih jauh dijelaskan, pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilu atau pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu atau pemilihan.
Ia meneruskan, pemilu adalah kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran, pemilu yang sarat dengan pelanggaran akan berisiko pada terganggunya pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan hasilnya dapat diterima oleh rakyat, kata dia.
“Pengawasan partisipatif akan menutup kekurangan pengawasan pemilu dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemiliha.

Dengan keterbatasan personal dalam pengawasan, tambah Syaiful, akan mungkin terjadinya pelanggaran pemilihan di beberapa wilayah. Untuk itu, Keterbatasan personal, daya dukung dan kewenangan pengawasan pemilu membuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah sangat dibutuhkan, tandasnya.(eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*