Para Wali Nagari Hearing dengan DPRD, Kadukan Nasib, Insentif yang Belum Dibayarkan

Khairul Apit dan Afri Yunaldi

Khairul Apit dan Afri Yunaldi

Advertisements

Limapuluh Kota, PADANGTODAY.com-Rapat Dengar Pendapat Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota berlangsung panas. Hearing yang digelar di Ruang Rapat DPRD Limapuluh Kota Kamis (23/4) itu berlangsung panas. Ada yang mengatakan rapat itu tertutup. Koordinator Persatuan Wali Nagari Limopuluah Koto Kecamatan Gunuang Omeh, Khairul Apit kemudian bertegas-tegas.

”Saya mohon, Ketua DPRD menyatakan rapat dengar pendapat ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sebab, ini rapat mendengar aspirasi kami yang menjadi aparatur pemerintahan sekaligus pejabat publik yang mewakili masyarakat di nagari!” tegas Khairul Apit, bersemangat.

Akhirnya rapat itu pun menjadi terbuka dan pintu ruang sidang pun dibuka lebar. Banyak insan pers yang menggerubungi ruang sidang DPRD itu. Di ruang sidang, Khairul Apit mempersoalkan anggaran insentif Wali Nagari serta perangkatnya; Kepala Jorong yang hingga hari ini, bulan keempat di tahun 2015 belum juga dibayarkan.

”Kami, para Wali Nagari tidak mengancam. Tetapi, jika sampai akhir Mei belum juga dibayar, jangan salahkan kami jika bendera setengah tiang kami pasang dan tidak akan ada lagi pelayanan untuk masyarakat,” ujar Khairul Apit.

Persoalan belum dibayarkannya insentif Para Wali Nagari yang berjumlah 79 orang itu saat ditanyakan insentif ini oleh Pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD Ir Afri Yunaldi IPM menjelaskan bahwa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, bahwa UU ini sampai hari ini masih UU banci.

”UU ini belum ada Peraturan Pemerintahnya. Sehingga petunjuk teknis pembayaran insentif Wali Nagari dan perangkatnya sampai hari ini belum bisa dilakukan,” terang Afri Yunaldi politikus Partai Golkar ini.

Tentang hal itu, Khairul Apit bertegas-tegas. Bahwa dirinya bersama-sama 78 Wali Nagari lainnya juga manusia.

”Kami ini bekerja untuk masyarakat. Setiap[ hari. Malah 24 jam siap sedia. Beda dengan Bapak-Bapak pejabat yang di gedung itu. Makanya kami menuntut Pemerintah Kabupaten, kami deadline sampai akhir Mei ini!” tegas Khairul Apit yang populer selaku tokoh masyarakat di Mudiak ini.

Sejalan dengan menuntut Pemerintah Kabupaten, ke dalam tubuh Perwanaliko, Khairul Apit meminta seluruh pengurus dan anggota untuk juga berani dan tidak setengah-setengah. Khairul Apit siap menjadi yang pertama keluar dari Perwanaliko jika organisasi ini tidak lagi berjuang untuk hak-hak wali nagari dan masyarakatnya.

”Saya siap jadi yang pertama keluar dari Perwanaliko. jika tidak mau memperjuangkan nasib Wali Nagari,” ujar Khairul Apit bertegas-tegas.

Rapat Dengar Pendapat di ruang sidang DPRD di Lantai II Gedung di Bukik Limau Sarilamak itu, selesai sekitar pukul 11.45 WIB. Para Wali Nagari pulang dengan harapan dan janji Ketua DPRD akan membawa persoalan ini ke Bupati.

Ketua DPRD Limapuluh Kota H Safaruddin Datuak Bandaro Rajo merasa kasihan dengan kondisi ini. Ia berjanji akan segera mempertanyakan hal ini ke Bupati dan SKPD terkait.

”Saya akan tanyhakan hal ini ke Bupati!”

Khairul Apit sendiri menyebut, ada indikasi pemerintah berupaya mengadu-adu para Wali Nagari dengan Bupati. Sebab, Wali Nagari, ujar Apit, tahunya hanya dengan kebijakan Bupati saja. Sementara, urusan keuangan daerah dikerjakan oleh para pejabat dan staf lainnya.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*