Paripurna Istimewa DPRD Tanah Datar, Anton Yondra Sebut LKPj Bupati Salah Satu Bahan DPRD Untuk Ambil Keputusan

Fhoto : Sidang Paripurna Istimewa DPRD tentang LKPj Bupati Tanah Datar Tahun 2017, Kamis (07/06/18).

Advertisements

Tanah Datar, www.padang–today.com,- Sidang Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar tangapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar Tahun 2017 dengan berbagai rekomendasi, Rabu (06/06/18) di Ruang Sidang DPRD setempat.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan penyampaian tangapan tentang LKPj Bupati tahun 2017 ini berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD dengan merumuskan catatan strategis dewan terhadap LKPj ini.

“Berdasarkan hasil pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang DPRD, sejak tanggal 9 Mei sampai 5 Juni 2018, mengeluarkan rumusan ini yang juga merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan,” ucap Anton Yondra yang didampingi Wakil Ketua Saidani.

Didepan Bupati Irdinansyah Tarmizi, Kepala OPD, Wali Nagari dan Camat se Tanah Datar itu, Anton juga menyebutkan pansus DPRD yang dibentuk telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program pemerintah yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2017 di masing-masing OPD.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Saidani menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai PP nomor 3 Tahun 2007.

“Itu pun sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien serta DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis masa datang,” sebutnya.

Saidani juga menyampaikan saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang mencakup berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah dan urusan pemerintah lainnya.

“Tahun 2017 PAD meningkat pesat dan rencana anggaran Rp166,564 milyar dapat direalisasikan sebesar Rp 172,805 Milyar atau 103,75 persen, namun setelah diperhatikan secara parsial Pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan”, ucapnya.

Ditambahkan, dari rencana anggaran sebesar Rp.7,137 milyar hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.6,867 milyar. Sekaitan hal tersebut, Saidani mengingtakan agar Badan Keuangan Daerah untuk memperhatikan penurunan penerimaan tersebut agar tidak terjadi lagi.

Selain itu, urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar banyak diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD terkait dan tentu saja diperintahkan Bupati. Urusan pendidikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat selisih keuangan dari sisa dana BOS 2015 sebesar Rp.189.119.41, sisa kas bendahara BOS yang belum di-SPJ-kan sebesar Rp.815.355.394.

“Ini harus menjadi perhatian khusus Bupati disamping peningkatakan kualitas pendidikan, khususnya pemerataan tenaga pendidik atau guru serta berbagai kebutuhan fasilitas pendukung lainnya,” harapnya.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*