Pasca Demo, Enam Dokter di Mutasi ke BKPSDM

Wakil Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur ketika menjawab pertanyaan media di Padang PAriaman

Advertisements

Padang-today.com___Pasca demonstrasi yang dilakukan dokter Rumah Sakit Umum Daerah Padangpariaman pada Rabu (18/7/2018) lalu, kembali menuai masalah, enam dokter spesialis dimutasi ke Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang Pariaman. Selain itu, tunjangan daerah bagi mereka ditiadakan. Akibatnya, pelayanan di RSUD Parit Malintang, Padang Pariaman, Sumbar, sempat terhenti.

“Akibat aksi mogok kerja yang dilakukan oleh semua dokter spesialis, pada hari Rabu – Kamis 18 – 19/07/2018 lalu, maka pelayanan terhenti,” kata salah satu pasien RSUD yang tidak mau disebutkan namanya.

Katanya, terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh para tenaga medis tersebut, pasien sudah mendaftar sebagai pasien BPJS maupun pasien umum tidak mendapatkan pelayanan pada saat itu, sehingga pelayanan di RSUD tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“setelah mendaftar pasien tersebut tidak ada mendapatkan pelayanan. Mogok kerja yang dilakukan oleh dokter spesialis ini terjadi semenjak Rabu 18/07/2018 dengan melakukan demo, dan berlanjut sampai Kamis,” ujarnya.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, ketika menjawab pertanyaan wartawan mengatakan, dengan aksi yang dilakukan oleh tenaga medis itu dengan tuntutan untuk menonaktifkan direktur RSUD tersebut, pihak Pemerintah setempat bersikap jabatan diambil alih oleh Dinas Kesehatan

“Direktur RSUD Padangpariaman Lismawati Dinonaktifkan dari jabatannya sebagaimana tuntutan dari para pendemo sehingga diambil alih oleh Kepala Dinas Kesehatan,” kata Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, Jumat 27/7/2018.

Ia mengatakan, setelah lima hari kemudian tepatnya pada 23 Juli 2018 sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Padang Pariaman Nomor 824/116/BKPSDM-2018, enam dokter spesialis di RSUD dipindahtugaskan.

Keenam dokter tersebut yaitu Dr. Efriadi, Dr. Musrineldi, Dr. Mardijas Efendi, Dr. Yermita, Dr. Taufik Hidayat, Dr. Mensyuknil.

“Pemerintah atas nama Bupati Padangpariaman menempatkan pimpinan rumah sakit atas nama Lismawati sebagai Direktur di RSUD bertujuan untuk mengubah dan menertibkan pelayanan,” katanya.

Setelah itu, katanya, Bupati menetapkan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) guna meningkatkan kinerja.

Ia membantah Pemda tidak perhatian terhadap RSUD.

Suasana Pelayanan di RSUD Padang PAriaman Pasca Demo sempat Terhenti

“Tidak ada pemberhentian dokter spesialis, karena memberhentikan bukan kewenangan kita,” sebutnya.

Pemda menempatkan mereka hingga waktu yang diperlukan di BKPSDM.

“Mereka dinilai tidak lagi prima setiap saat untuk melayani masyarakat,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, pembenahan yang dilakukan malah jadi perlawanan. Padahal di SK Bupati ada aturan yang sudah jelas didalamnya.

Pemda juga sudah mengakomodir keinginan mereka, dengan menonaktifkan dan mengambil alih jabatan direktur untuk sementara waktu dipegang oleh Kadis Kesehatan.

“Namun, setelah diambil alih, mereka ini mogok lagi, dengan meminta hitam di atas putih padahal itu sudah punya kebijakan,” katanya.

Wabup mengatakan, tunjangan daerah bagi keenam dokter spesialis itu dihilangkan, karena sudah menjadi pegawai biasa. (suger)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*