Pejabat Pemkab Padangpariaman Ditahan Kejari

2015-10-15 14.54.28Padangpariaman,PADANGTODAY.COM-Setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh Kejari Pariaman tersangka “DJ” salah seorang Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Padangpariaman resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman, Kamis (15).

Advertisements

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman melalui Kasipidsus, Resmen mengatakan, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti bahwa tersangka dapat dilakukan penahanan.

Penahan ini, jelas Resmen, sebelumnya  pihak Kejaksaan Negeri Pariaman telah melakukan pemeriksaan terhdap saksi-saksi dan bukti, bahwa tersangka “DJ” telah melanggar KUHP, utuk itu Kejari Pariaman melakukan penahan terhadap tersangka DJ, jelasnya.

“Hasil dari proses penyelidikan dan pemeriksaan dari saksi-saksi dan bukti bukti yang telah berjalan selama ini, bahwa tersangka “DJ” telah melanggar KHUP,” ungkap Resmen.

Katanya, pelanggaran tidak pidana yang dilakukan oleh tersangka, bahwa tersangka “DJ”  diduga melakukan penyalah gunaan pekerjaan  dalam  proyek pengadaan instalasi pengolahan Air Bersih PDAM di Asam Pulau oleh Dinas PU Padangpariaman tahun 2011 dengan nilai proyek sebesar Rp 11 Miliyard, ungkapnya.

Penahan ini, tambah Resmen, berdasarkan pasal 21 KHUP bahwa terhadap tersangka secara subjektifitas diduga menghilangkan barang bukti dan melarikan diri dan mengulangi tindak pidana bahwa tersangka dapat dilaksanakan penahanan tersangka. Selain itu salah satu syarat objektifitas penahanan tersangka tersebut telah memnuhi ancaman pidaa diatas 5 tahun. Jadi alasan penahan tersangka telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Salah satu alasan kuat bahwa tersangka ditahan, untuk mempercepat penyidikan dan berdasarkan KHUP, bahwa tersangka bisa melarikan diri dan menghilangkan barang bukti untuk itu tersangka dapat ditahan, terang Resmen.

Atas tindakan yang dilakukan oleh tersangka tersebut bahwa tersangka “DJ”  telah merugikan negara sebesar Rp 4,6 miliar,  dan dapat dijerat pasal 2, 3, pasal 8, 9 dan pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 junto nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara, apabila dalam keadaan tertentu menganggu kestabiltas negara dapat dihukum seumur hidup atau hukuman mati. (eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*