Pembahasan Pansus Kode Etik DPRD Payakumbuh Rampung

10R-andi-aPAYAKUMBUH, PADANGTODAY.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Payakumbuh perlu memiliki landasan etik atau filosofi yang mengatur prilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan.

“Maka, dalam menjalankan tugasnya perlu memiliki kode etik yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap anggota, demi menjaga martabat, kehormatan, citra dan kreadibilitas DPRD. Untuk itu DPRD Kota Payakumbuh perlu membentuk peraturan tentang kode etik, “ujar ketua Pansus II (kode etik.Red), Marhidayandi kepada sejumlah wartawan usai rapat Pansus yang berjumlah 10 orang anggota, Rabu (1/10).

Pengertian kode etik, jelas Marhidayandi, dalam melaksanakan tygas dan kewajibannya, angota DPRD wajib mentaati kode etik. Kode etik meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan sikap dan prilaku sesama anggota dewan.

Tujuan kode etik dilahirkan untuk membantu angota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawanya kepada pemilih, masyarakat dan negara. Anggota DPRD wajib menjaga sikap dengan mengutamakan pelaksanan tugas angota DPRD dari pada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD.

Dijelaskan Marhidayandi didampingi wakil ketua dan sekretaris Pansus II, Ridwan dan Syafrizal, tata kerja angota DPRD menunjukan profesionalisme sebagai anggota DPRD, melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dalam tata kerja angota DPRD tidak menyampaikan hasil dari satu rapat DPTD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain. Setelah itu, tata kerja DPRD juga tidak boleh membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya. Dalam penyampaian pendapat, tangapn, jawaban dan sanggahan, anggota DPRD harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Setelah itu, anggota DPRD mempunyai kewajiban diantarnya memetingkan kepentingan umum, menjag integiritas, menjag objektivitas, menjag akuntabilitas, menjaga keterbukaan, menjaga rahasia, menjaga kejujuran dan kedisiplinan dan kepemimpinan serta anggota DPRD dilarang merangkap jabatan.

“Pembahasan Pansus II ini dibantu oleh tim bagian hukum Pemko Payakumbuh langsung dipimpin Kabag Bagian Hukum Prima Yanuarita. SH, Bode Arman dan Wengki, SH. MH dan Kabag Humas DPRD Payakumbuh Devitra, “papar Marhidayandi dari Fraksi PAN itu.(malin​)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*