Pembenahan Pendidikan di Padangpanjang Diawasi Ketat

Padangpanjang, Padangtoday—Mempertanggungjawabkan status Padangpanjang sebagai kota pendidikan membutuhkan keseriusan bersama. Termasuk DPRD setempat, Komisi III telah menargetkan untuk melakukan pengawasan ketat dalam membenahi standarisasi pendidikan di daerah berjuluk Serambi Mekkah itu.

Advertisements

Ketua Komisi III DPRD Padangpanjang, Hendra Saputra mengaku sangat prihatin terhadap kondisi infrastruk sekolah saat ini. Ketidakcukupan ruang belajar untuk menampung jumlah peserta didik hampir disetiap sekolah yang ada, dikatakannya sangat berpengaruh terhadap akreditasi dan mutu output pendidikan.

Sesuai dengan kriteria capaian 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarana dan prasarana wajib dimiliki setiap satuan pendidikan yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kemudian setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

“Melihat kondisi sekolah-sekolah kita yang ada, hal ini menjadikan salah satu target DPRD untuk menuntaskan hingga 2017 mendatang dengan melakukan pengawasan ketat. Pada 2016 besok, kita harapkan sudah tuntas untuk kebutuhan infrastruktur sekolah tingkat menengah dan memulai untuk tingkat sekolah dasar yang ditargetkan finish 2017 mendatang,” tutur Hendra Saputra di ruangan Sekratriat Dewan (Sekwan) jelang harmoniasi ranperda.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Ridwan Idma membenarkan saat ini tengah mengejar pembenahan infrastruktur sekolah sebagai bagian dari indikator 8 SNP. Meski pos anggaran terjadi penurunan lebih dari 50 persen, yakni dari sekitar Rp25 miliar turun menjadi Rp10 miliar pada 2016 mendatang diperkirakan mampu menyelesaikan hingga 75 persen pengerjaan infrastruktur sekolah.

Masing-masing dikatakannya untuk capaian kondisi infrastruktur, sebanyak lima SMA/SMK masih di angka 85 persen dan lima SMP yang ada saat ini masih 80 persen, diiyakini dapat dituntaskan selama 2016 mendatang. Di antaranya infrastruktur yang perlu dipersiapkan guna pemenuhan 8 SNP tersebut, yakni sejumlah ruangan belajar, rumah ibadah (masjid) dan ruang bermain.

“Demikian juga untuk tingkat SD, kondisi infrastruktur saat ini masih sekitar 75 persen. Beberapa sekolah juga tidak memiliki masjid sehingga harus mengalihfungsikan lokal sebagai ruangan ibadah. Namun satu kendala yang menyulitkan untuk melakukan pengembangan infrastruktur, khususnya ruangan belajar yakni keterbatasan lahan,” terang Ridwan menjawab Padang Today di ruangan kerjanya. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*