Pemblokiran Internet Langgar HAM

Nokia-Asha-503PADANGTODAY.com – Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (RPM Blokir Kontren) telah disahkan menjadi Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Peraturan baru tersebut oleh Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara, dinilai merugikan masyarakat dan mengekang kebebasan hak asasi manusia.

“Peraturan Menteri ini memuat materi yang melakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga materi pembatasan dalam bentuk apapun haruslah diatur berdasarkan Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 yaitu dengan menggunakan Undang-Undang,” kata Anggara.

Di samping melanggar aturan pembatasan yang diamanatkan dalam UUD 1945, materi muatan dari peraturan menteri ini dinilai justru berpotensi menimbulkan iklim negatif di masyarakat.

“Secara mendasar saja, pengertian “konten negatif” sangat luas dan multitafsir, tidak ada indikator yang jelas dan pengertian serta definisi yang memadai dan ujungnya berpotensi besar dalam melanggar hak asasi manusia”, ujarnya

Anggara juga menilai bahwa kewenangan Kominfo dalam hal ini sangat besar dan luas karena kementerian tersebut diposisikan sebagai pelapor, pengadu, penyidik, penuntut, pembuat standar penilaian, sekaligus penilai dan eksekutor kebijakan pemblokiran. (tk/ari)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*