Pemerataan Pembangunan Nagari Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerataan Pembangunan Nagari Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Pemerataan Pembangunan Nagari Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Anggota DPRD Hemmy Setiwan dan Bupati Irfendi Arbi.

Advertisements

#PariwaraDPRDLimaPuluhKota

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Dalam upaya mewujudkan Misi V dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu Memperkuat kelembagaan nagariuntuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong dengan tujuan : (1).Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Nagari yang berkualitas, dengan sasaran : Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari, dan (2).Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Nagari, dengan sasaran :Meningkatnya Pembangunan Nagari. Maka terhadap alokasi dana desa/nagari untuk tahun 2019 DPRD Limapuluh Kota berkomitmen agar dipenuhi sebesar 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.

“Dalam upaya mempercepat pemerataan pembangunan di Nagari  DPRD Limapuluh Kota untuk tahun 2019 tetap berkomitmen memenuhi  10% APBD Limapuluh Kota untuk Nagari yang bersumber dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Prioritas Penggunaan Dana Desa/Nagari untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Prioritas penggunaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang dengan kegiatan produk unggulan Nagari atau kawasan perdesaan, BUM Nagari atau BUM Nagari  Bersama, embung, dan sarana olahraga sesuai dengan kewenangan Nagari ” ujar Deni Asra S.Si Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra.

Baca juga: http://www.padang-today.com/dprd-paripurna-sepakat-kua-ppas-2019-pemerataan-pembangunan-untuk-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat/

“Semua alokasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh  setiap nagari secara merata dan berkeadilan. Diharapkan pembangunan nagari dapat ditingkatkan sehingga bisa melakukan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar.Hingga pada akhirnya semua tujuan pembangunan kawasan pedesaan/nagari seperti mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan nagari mandiri dan berkelanjutan bisa menjadi kenyataan sehingga martabat, kehidupan dan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan terangka,” ulas Deni Asra politisi muda yang energik ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I membidangiPemerintahan, Politik, Keamanan dan Pendidikan Hemmy Setiawan mengatakan “Kunci pokok keberhasilan suatu pembangunan terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia, semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia suatu daerah maka akan semakin tinggi tingkat pencapaian pembangunan daerah tersebut. Sedangkan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah terjadinya perubahan-perubahan kearah peningkatan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia dapat dilihat dari gambaran kualitas fisik dan non-fisik dimana di dalamnya termasuk karakter atau menurut kearifan lokal daerah adalah kualitas moral spiritual. Kualitas fisik sangat erat kaitannya dengan pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan kondisi yang baik bagi kehidupan sosial kemasyarakatan,” ujar Hemmy Setiawan politisi dari PKB.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk menjawab persoalan diatas perlu dilakukan suatu program dan terobosan baru melalui revolusi mental dan reformasi birokrasi  sebagaimana yang telah menjadi prioritas dalam RPJMD 2016-2021.  Terkait dengan pemenuhan harapan kualitas  sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota.

IPM itu sendiri merupakan komposit dari beberapa komponen yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per-kapita .Dari komponen tersebut dapat diketahui bahwa dua komponen sangat terkait dengan pendidikan, dan yang lainnya terkait dengan kesehatan dan ekonomi.

Untuk  meningkatkan kualitas sumberdaya manusia , harus menyelesaikan permasalahan utama dibidang pendidikan yaitu meningkatkan mutu guru yang professional, dimana guru propesional yang memenuhi indeks pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai saat ini baru sekitar 75 %, sehingga hal ini cukup berpengaruh terhadap pencapaian IPM bidang pendidikan.

Disamping masalah profesionalitas guru masalah lain di bidang pendidikan adalah kondisi sara prasarana pendidikan yang belum memadai, kondisi ruang kelas dan kualitas mobiler yang buruk juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses belajar mengajar disamping sarana penunjang lainnya yang belum tersedia dimasingmasing sekolah seperti perpustakaan, ruang praktek/laboratorium, penempatan guru juga termasuk yang menjadi permasalahan yang mengapung selama ini di bidang pendidikan,“ tukuk Hemmy Setiawan mantan walinagari Kubang yang terkenal disiplin tepat waktu.

Adapun Nama Komisi I dengan susunan sebagai berikut : Hemmy Setiawan (ketua) dari Fraksi PDIP &PKB, H. Yos Sariadi, S.Ag (wakil Ketua) dari Fraksi PKS &PBB dan Riko Febrianto (sekretaris) dari Fraksi Golkar dengan anggota sebagai berikut : Hj. Aida, SH dari Fraksi Demokrat, Irdapel Masrizal dari Fraksi Gerindra, H. Ermizal Jalinus, SE dari Fraksi PPP, Suriadi dari Fraksi Hanura, Bahrul Edial,ST dari Fraksi PAN, Wendi Chandra , ST dari Fraksi Demokrat, dan Hardedi, S.Sos dari Fraksi PKS & PBB dibawah koordinator wakil ketua DPRD Deni Asra ,S.Si dari Fraksi Gerindra.

OPD mitra dari komisi I adalah  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*