Pemerintah harus Revitalisasi BLK

Komisi IX Kunjungi Padang Panjang.

Komisi IX Kunjungi Padang Panjang.

Advertisements

Padangpanjang,padangtoday.com-Melihat fakta masih tingginya angka pengangguran secara nasional yang mencapai 7,3 juta jiwa dengan rentang usia produktif 15-24 tahun, DPR-RI menilai sebagai bentuk kelemahan kebijakan pemerintah. Hal itu disampaikan Tim Kunjungan Kerja (kunker) 17 orang anggota Komisi IX ke Padangpanjang, Senin (28/4) lalu.

Ketua rombongan Komisi IX Erma Lena dari Fraksi PPP daerah pemilihan (Dapil) NTB, Erma Lena menyebut meski terjadi penurunan angka pengangguran pada 2014 sebesar 0,23 persen, masih tergolong besar. Apa lagi disebutkannya, pertumbuhan angka pengangguran tersebut berada pada usia produktif.

“Seperti data yang telah banyak di publis bahwa sarja ternyata paling banyak menjadi pengangguran. Pada tahun 2014 penggangguran lulusan Diploma I,II dan III mencapai 6,14 persen dan Perguruan Tinggi menjadi 5,65 persen. Ini salah satu yang menjadi perhatian serius DPR RI, khususnya Komisi IX dengan komitmen melakukan pembahasan kementerian dan dinas terkait,” ujar Erma yang merupakan kelahiran Sungaipua Kabupaten Agam itu.

Makin menurunya kompetitif tamatan sekolah terhadap kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada pada era sekarang, disampaikannya juga menyangkut kegagalan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan di daerah. Kebanyakan yang ada disebutkannya, peserta didik hanya lulus dan selesai. Sementara yang ditunggu lapangan pekerjaan adalah tamatan yang siap pakai, sesuai yang dibutuhkan.

“Ini yang akan kita evaluasi bersama kementerian dan menyuarakan kepada kabupaten kota daerah pemiliah, agar keberadaan dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dioptimalisasi. Karena itu jelas, bahwa BLK yang ada seperti di Padangpanjang ini salah satunya yang patut direvitalisasi guna pemaksimalan pemanfaatan dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) handal,” tuturnya.

Di Sumbar secara umumnya dijelaskan, tenaga kerja yang dilahirkan hanya tenaga terampil bukan informal seiring dengan minimnya lapangan pekerjaan berupa perindustrian. Di sini dituntut kearifan lokal bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, seperti dalam menyesuaikan bakat dan minat calon tenaga kerja selaras dengan potensi daerah masing-masing.

“Di Padangpanjang misalnya, daerahnya sangat berpotensi terhadap pengembangan dunia pertanian atau pariwisata. Tentu bagai mana daerah melalui Dinas Pendidikan, bisa melahirkan lulusan sekolah yang siap berkompetisi mengembangkan bakat mereka di dunia pertanian tersebut. Jangan di arahkan pada elektro atau lainnya, sementara di sini tidak terdapat pabrik yang akan menampung,” pungkasnya sembari  menyebut DPR RI prioritaskan revitalisasi BLK guna membantu mendorong percepatan penyerapan tenaga kerja dan bersinergi dengan Dinas Pendidikan agar ada anggaran yang porsikan untuk BLK. (nto)

RSUD Padangpanjang Dinilai Bagus

Padangpanjang—Dalam kunjungan kerja (Kunker) Komisi IX DPR-RI di Padangpanjang, selain meninjau BLK juga menyinggahi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat usai mendengarkan ekspos Direktur Ardoni di Aula Lantai III Balaikota.

Kepada wartawan, Ketua Tim Komisi IX Erma Lena menilai RSUD Padangpanjang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi rumah sakit yang lain sesama Tipe C. Bahkan ruangan rawatan kelas III yang melayani mayoritas pasien PBI pada program BPJS, diakui lebih baik dengan sejumlah rumah sakit setipe lainnya di Indonesia.

“Saat mengunjungi RSUD Padangpanjang, kami melihat kondisi yang cukup baik. Selain kondisi ruang rawat dengan peralatannya, juga pelayanan cuci darah tergolong bagus. Hanya saja melihat kondisi fisik perlu renovasi dan kemungkinan tuntutan kebutuhan peralatan yang maksimal guna peningkatan ke Tipe B, perlu segera dilakukan penambahan,” ungkap Erma.

Hal tersebut juga ditegaskan mantan Walikota Padangpanjang, Suir Syam menyebut kondisi RSUD yang didirikan di era kepemimpinannya itu berjala sesuai dengan orientasi awal dengan standar pelayanan internasional bernuansa hotel. Salah satunya yang paling dikedepankan, keramahtamahan dan kebersihan dibuat sedimikian rupa tidak seperti pada umumnya rumah sakit dengan aroma obat.

“Tinggal lagi meningkatkan kelengkapan rumah sakit untuk memenuhi kriteria menjadi Tipe B. Seperti penambahan SDM tenaga dokter spesialis dan poly, guna bisa memastikan jaminan pelayanan terhadap pasien,” tutur Suir Syam.

Bobrok BPJS

Menyikapi carut marut dunia kesehatan atau pelayanan rumah sakit di Indonesia beberapa waktu belakangan, Erma Lena menilai sangat memiliki keterkaitan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Alasannya, tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit atau puskesmas jauh meningkat drastis sehingga melewati batas kemampuan pelayanan.

Namun demikian, pertumbuhan kunjungan pasien yang terus bertambah baik di puskesmas atau rumah sakit, bukan berarti telah memenuhi persyaratan membaiknya pelayanan kesehatan. Komisi IX DPR dalam hal ini dikatakannya, kementerian terkait dan lembaga BPJS diminta untuk dilakukan evaluasi secara paripurna. Mulai dari pendataan siapa sebetulnya penerima PBI, jumlah dan bagai mana memverivikasi data tersebut sebagai orang-orang yang berhak menerima BPJS yang dibayar oleh negara.

“BPJS secara fakta membuktikan timbulnya beban kerja pada rumah-rumah sakit dengan tidak terpenuhinya layanan maksimal sehingga banyak ditemukan pasien kelas III tersebut harus menjalani perawatan di lorong-lorong rumah sakit. Ini bukan kesalahan rumah sakit, karena itu Kementerian Kesehatan dan BPJS diminta untuk menghitung ulang,” tegas Erma.

Kemudian penambahan Rp420 miliar dalam APBN-P, justru negara telah memberikan kesempatan kepada setiap bayi yang lahir bagi ibuk penerima BPJS PBI semestinya langsung menerima layanan BPJS, napi miskin dan masyarakat penyandang masalah. Hal tersebut menjadi prioritas komisi IX karena merupakan hak selaku warga negara, sama halnya menyikapi Mentawai di Provinsi Sumbar.

Suir Syam juga menambahkan, sistem yang diterapkan BPJS dalam penghimpunan peserta pemegang premi wajib dalam satu keluarga pada KK yang sama merupakan suatu kebijakan yang perlu dikaji ulang oleh kementerian.

“BPJS sampai saat ini belum menyelesaikan persoalan peningkatan palayanan kesehatan terhadap rakyat di Indonesia. Apa lagi ditambah dengan adanya aturan baru bagi peserta di luar PBI wajib serta untuk satu KK dan masa pemanfaatan akan berlaku setelah 30 hari pendaftaran,” sebut Suir Syam menutup sesaat hendak melanjutkan perjalanan bersama rombongan ke Bukittinggi. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*