Pemerintah Harus Sikapi Perpres 39

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Mano meminta agar pemerintah kabupaten dan kota bersama segenap stake holdernya untuk segera menyusun langkah terkait terjadinya perubahan undang-undang nomor 60 tahun 2014 tentang pembagian dana desa. Hal itu diungkapkannya di salah satu rumah makan di Padangpanjang, baru-baru ini.

Advertisements

“Dengan jumlah 3.539 desa yang kembali digabungkan menjadi 880 nagari sesuai konsep kembali ke nagari sebelumnya, Sumbar akan kehilangan dana bantuan desa sebesar Rp2,8 triliun tahun 2015 ini” ungkap Arkadius Dt Intan Mano usai menghadiri alek Mambantai Kapalo Banda di Pincuran Tujuh Kecamatan Batipuh.

Menyikapi hal tersebut, Arkadius mengatakan perlunya duduk bersama. Disebutkannya bak ibarat pepatah “kok pahik jan langsuang dibuang, kok manih jan pulo lansuang si lulua.” Artinya dirumuskan dan dikaji dulu baik dan buruknya.

Menurut Arkadius, UU nomor 60 tahun 2014 yang dijabarkan melalui peraturan presiden (Perpres ) nomor 39 tahun 2015, masing masing desa (nagari) di Sumbar akan menerima kucuran dana dengan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, keluarga miskin dan tingkat kesulitan secara geografis
“Namun dengan adanya perubahan kebijakan, dana bantuan desa yang disediakan pusat sebesar Rp20,667 triliun tersebut, 90 persen akan dibagi rata untuk masing masing desa. Artinya desa yang berpenduduk sedikit dan daerahnya kecil akan tetap sama menerima bantuan dengan nagari yang luas dan berpenduduk lebih banyak maupun tingkat kesulitan secara geografisnya,” ungkap Arkadius.

Dikatakan, dana bantuan untuk tiap-tiap desa itu akan dianggarkan dalam APBN perubahan tahun 2015 ini. Menyikapi hal itu, pemerintah diimbaunya agar kepala daerah kabupaten dan kota di Sumbar harus segera menyikapi agar percepatan pembangunan dapat dilaksanakan. Di beberapa propinsi di Indonesia, program Jokowi untuk memberikan bantuan dana desa Rp1 miliar perdesa ini ditanggapi spontan.

“Propinsi Aceh misalnya langsung segera menjadikan “gayo” atau setingkat jorong di Sumbar menjadi pemerintahan terendah atau desa. Bahkan ada Gayo di Propinsi Aceh yang hanya berpenduduk 880 jiwa. Namun untuk menggaet dana bantuan desa itu, pemerintah setempat segera menjadikan gayo sebagai desa atau pemerintah terendah di Aceh dengan 6.664 desa. Nantinya propinsi Aceh akan menerima bantuan desa Rp6,664 triliun. Apalagi sejalan dengan road map presiden Jokowi tahun 2019 nanti masing masing desa mendapat jatah bantuan Rp2,4 miliar,” terangnya.

Menyinggung adat Minangkabau yang berada dalam wilayah kesatuan adat di nagari selama ini, sesungguhnya tidak akan hilang. “adat dipakai baru, di simpan usang “. Adat tetap berada dalam kesatuan nagari, desa menjadi pemerintahan terendah yang nantinya akan langsung berada dibawah naungan pemerintah pusat.

“Dengan banyaknya desa diyakini mampu menjadi salah satu sektor pendorong percepatan pembangunan karena besarnya aliran dana bantuan dari pusat,” pungkas Arkadius. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*