Pemerintah Singapura Tunggu Kebijakan Investasi Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Merdeka, Senin (20/10/2014) sore. Pertemuan itu dilakukan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada Senin pagi.

Presiden Joko Widodo menerima Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Merdeka, Senin (20/10/2014) sore. Pertemuan itu dilakukan setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada Senin pagi.

Advertisements

Singapura, PADANGTODAY.COM-Pemerintah Singapura menunggu paket kebijakan investasi Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini menyangkut jaminan investasi yang menjadi daya tarik bagi investor yang sudah lama menanamkan modal di Indonesia.

“Saat investor menanamkan modal ke suatu negara, maka yang dibutuhkan adalah jaminan dan kepercayaan, kebijakan ini tak akan berubah di tengah jalan di saat perjanjian sedang berlangsung,” ujar Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong kepada wartawan ASEAN di kantornya, Kamis (4/6/2015).

Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong telah melakukan pembicaraan mengenai undangan investasi ke Indonesia dalam forum APEC di Tiongkok, Desember tahun lalu.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, investasi Singapura di Indonesia saat ini menempati urutan pertama pada kuartal pertama 2015 dengan nilai 1,23 miliar dollar Amerika Serikat untuk 610 proyek yang mulai dan tengah berjalan. Jepang menjadi investor terbesar kedua dengan nilai 1,2 miliar dollar AS dan Tiongkok masuk sepuluh besar dengan nilai total 75,1 miliar dollar AS untuk 200 proyek investasi.

Menjawab pertanyaan Kompas TV di kantornya, Lee mengatakan bahwa kenyamanan investasi dapat terwujud dengan memberikan kemudahan dan kepercayaan atas kerangka perjanjian investasi yang digelar kedua pihak. “Semakin menjanjikan kerangka perjanjiannya, semakin mudah untuk menarik investor,” ujar Lee.

Kebijakan yang kini sedang dilakukan pemerintah Indonesia dengan melakukan renegosiasi kerangka kerja sama jaminan investasi, dianggap bisa membuat investor jadi lebih berhati-hati.

“Meski memang ini hak semua negara karena merupakan bagian dari kedaulatan, namun penting juga melihat dari sudut pandang investor. Saya berharap, kami berdua (Indonesia dan Singapura) dapat menciptakan kondisi tersebut.”

(kompas/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*