Pemko akan Bagikan Bibit Jeruk Gratis

Padangpanjang, Padang-today– Sebagai bentuk program penghijauan dan memasyarakatkan gemar makan buah, Walikota Padang Panjang Hendri Arnis akan membagikan bibit Jeruk kepada masyarakat yang memiliki pekarangan.

Advertisements

“Bibit Jeruk itu akan kita bagikan melalui Dinas Pertanian melalui Anggaran Tahun 2017 mendatang. Saat ini, masyarakat yang ingin mendapatkan bibit Jeruk bisa langsung menyampaikan permohonan kepada lurah dan camat, camat yang nanti menghimpun permintaan itu kepada Dinas Pertanian,” kata Hendri Arnis ketik melakukan pertemuan dengan masyarakat Kampung Manggis, Selasa kemarin.

Dikatakan Hendri Arnis, pemberian bibit Jeruk gratis itu sengaja dilakukan untuk mendukung program penghijauan di Kota Padang Panjang, apalagi bibit Jeruk yang akan dibagikan tersebut akan berbuah setelah satu tahun ditanam.

“Selain batangnya untuk penghijauan, buahnya juga bisa dikomsumsi masyarakat. Karena Jeruk mengandung vitamin C dan bermanfaat bagi kesehatan,” jelas Hendri Arnis.

Terkait teknis bantuan bibit Jeruk tersebut, Hendri Arnis menekan bantuan tersebut bagi masyarakat yang membutuhkan saja dan memiliki pekarangan rumah. Sehingga, bantuan itu bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain akan memberikan bantuan bibit Jeruk, Hendri Arnis juga meminta kepada masyarakat yang memiliki lahan yang bisa dihibahkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas umum.

“Tadi ada permintaan masyarakat untuk membangun fasilitas olahraga, kita juga siap membangunnya dengan APBD Tahun 2017. Tetapi, syaratnya tanahnya merupakan hibah dari masyarakat, jikapun harus dibeli pemerintah, tanah tersebut tidak dalam keadaan bermasalah dan harganya juga harus sesuai dengan NJOP yang berlaku,” jelasnya.

Diceritakan Hendri Arnis, berbagai kendala yang dialami oleh pemerintah daerah dalam pembangunan, adalah kesulitan untuk mendapatkan tanah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah. Jika pun ada, tanah yang diberikan kepada pemerintah daerah sering kali bermasalah, karena bersengketa atau tidak adanya persetujuan dari pemilik ulayat.

“Jangan dibilang kita tidak ingin membangun, jika tanahnya sudah clear atau tidak bermasalah, tentunya kita juga tidak kesulitan dalam penganggarannya. Selama ini, itu yang selalu terjadi, disaat anggaran pembelian tanah sudah dianggarkan, harganya berubah dan ada pihak yang tidak menyetujui proses jual beli tanah tersebut, sehingga anggaran tidak bisa dicairka,” ungkap Hendri Arnis. (Humas/Rel)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*