Pemko dan BI Antisipasi Inflasi di Payakumbuh

Logo Bank Indonesia.

Logo Bank Indonesia.

PAYAKUMBUH​, PADANGTODAY.com-Pemerintah Kota Payakumbuh bersama Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII Padang, gelar rapat koordinasi di Balaikota Payakumbuh, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya inflasi di Sumatera Barat, Selasa (14/10) siang. Rapat dipimpin Sekdako Payakumbuh diwakili Kabag Perekonomian Julpiter, SE itu, membahas gejolak ekonomi yang akan hingga berakhirnya tahun anggaran 2014.

Manajer Unit Koordinasi Kebijakan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII, Dythia Sendrata, dalam pertemuan tersebut, mengemukakan, sejumlah penyebab yang akan mempengaruhi inflasi di Sumatera Barat. Seperti adanya kenaikan LPG 12 Kg, berlanjutnya kenaikan tarif listrik, kemungkinan terjadinya penyesuaian harga BBM bersubsidi, potensi terjadinya anomaly cuaca atau elnino di Jawa yang dapat menganggu produksi pangan .

Dari sejumlah penyebab itu, pihak Bank Indonesia meminta, agar pemko memaksimalkan peran TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), untuk melakukan monitoring dan mencari formula yang dapat menekan inflasi, agar tidak terlalu tinggi. Menurut Dythia Sendrata, Payakumbuh yang berada di lintas Sumbar-Riau, punya peran untuk mengendalikan inflasi.

Karena itu, SKPD terkait, seperti Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Kehutanan, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Industri Perdagangan, Dinas Perhubungan Kominikasi dan Informatika, Dinas PU, serta stakeholder lainnya, untuk meningkatkan koordinasi, menjaga produksi hasil pertanian dan industri di kota ini.

Kabag Perekonomian Julpiter, mencontohkan, jika harga BBM disesuaikan oleh pemerintahan baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla, bukan tidak mungkin gejolak harga untuk seluruh barang dan jasa akan bergerak naik. Karena itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika bersama Organda, diminta, untuk melakukan tindakan antisipasi positif, melahirkan formalasi yang tidak memberatkan masyarakat.

Di bagian lain, juga disampaikan keterlibatan Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Perkebunan dan Kehutanan dan Kantor Ketahanan Pangan, dalam memelihara dan menjamin produksi, dengan pola tanam yang teratur. Kemudian, memperluas kegiatan pasar tani pada setiap kecamatan, di ruang publik serta kantor pemerintahan.

Rapat koordinasi juga meminta pemko untuk membuat pusat informasi harga pangan di pasar tradisional, agar masyarakat mengetahui harga kebutuhan sehari-hari, sebelum berbelanja. (malin)​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*