Pemko Padang Panjang Kembali Raih Opini WTP dari BPK RI

Padang Panjang, Padang-Today.com – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.LHP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar, Pemut Aryo Wibowo dan diterima Pjs Walikota Padang Panjang, Irwan, S.Sos. MM, Jumat, (25/5), di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumbar di Padang.

Advertisements

Turut mendampingi, Kepala Inspektorat Kota Padang Panjang Ervick Rinaldi, Sekretaris BPKD Irsal, Kabag Protokol dan Dokumentasi Budhi Hermawan, Sekretaris Dinas Kominfo Ampera Salim dan Pejabat Pemko lainnya.

Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan menyampaikan rasa syukur atas apa opini WTP yang diraih oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

“Alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan opini WTP yang kita raih secara berturut turut. Ini menunjukkan kinerja keungan kita berjalan dengan baik. Saya berharap prestasi ini dapat dipertahankan,” katanya

Di samping itu Pjs. Walikota juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD se Kota Padang Panjang yang telah merealisasilkan kinerja keuangannya secara baik dan benar.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumbar Pemut Aryo Wibowo menyampaikan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga indikator yang tidak dapat dipisahkan. Antara lain, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 yang memuat Opini Pemeriksaan.

Kemudian, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 Kota Padang Panjang adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kami berikan apresiasi kepada daerah yang mempertahankan opini WTP. Ini bukti keseriusan daerah dalam mematuhi peraturan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Bagi daerah yang belum WTP, semoga bisa menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih baik lagi,” katanya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*