Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Setengah Hati

Basri Latief SH, anggota DPRD Payakumbuh

Basri Latief SH, anggota DPRD Payakumbuh

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com–Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Namun, pokok pajak tetap dipungut. Kebijakan tersebut mendapat kritikan dari anggota DPRD Kota Payakumbuh, Basril Latief.

Menurut Basri Latief, kebijakan Pemprov Sumbar melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor, namun pokok pajak masih dipungut, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang. “Pasalnya, kebijakan tersebut terkesan setengah hati dan tidak menguntungan bagi masyarakat dan daerah,” sebut Basri Latief.

Sekedar diketahui, ulas Basri Latief, denda pajak 1 tahun hanya 26 persen, 2 tahun 52 persen, 3 tahun 54 persen, 4 tahun 56 persen dan maksimal 5 tahun 58 persen dari pokok pajak.

“Apabila hanya dendanya saja yang dihapuskan akan berakibat banyak masyarakat tidak mau membayar pajak, walaupun ada kebijakan pemutihan,“ ujar mantan Kepala Samsat Kota Payakumbuh dan Kepala Samsat Kabupaten Limapuluh Kota itu berkomentar.

Basril Latief  menyarankan kepada Pemprov Sumbar, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan koordinasi dengan PT. Jasa Raharja dan Dirlantas, agar pemutihan pajak ini bisa berjalan dengan efektif, karena kendaraan yang tidak daftar ulang atau yang mati pajak sangat banyak.

Untuk Kota Payakumbuh saja, tambah Basri Latief, yang tidak daftar ulang atau mati pajak lebih kurang 50 ribu unit. Untuk Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 30 ribu unit.

“Hendaknya kendaraan yang mati pajak 2 tahun keatas hanya dipungut pokok pajak lama 1 tahun dan pokok baru pajak 1 tahun tanpa denda. Begitu juga dengan Jasa Raharja (SWDKLLJ) hendaknya mengikuti pajak kendaraan motor tanpa denda. Begitu pula Dirlantas untuk kesiapan dalam penggantian STNK dan plat nomor kendaraan bermotor,“ saran Basril Latief.

Dikatakan Basri Latief, kalau pemutihan pajak ini terlaksana dengan baik, maka untuk Kota Payakumbuh jika diambil rata-rata pokok pajak roda dua 1 tahun Rp. 200.000 x 50 ribu unit kendaraan yang tidak daftar ulang atau mati pajak, berarti akan ada pemasukan bagi daerah sebanyak  Rp. 10 Milliar. Begitu juga untuk Kabupaten Limapuluh Kota Rp. 200.000 x 30 ribu unit = Rp. 6 Milliar.

Jika diperkirakan untuk Sumatera Barat yang tidak daftar ulang atau mati pajak lebih kurang 750 ribu unit dikalikan Rp. 200.000, maka akan ada pemasukan keuangan untuk daerah Sumbar sebanyak Rp. 150 Milliar.

“Ini hanya dihitung untuk pokok pajak  lama 1 tahun dan belum ditambah pokok pajak baru 1 tahun, berarti Rp. 300 Milliar uang masuk ke kas daerah Propinsi Sumatera Barat, “ ujar Basri Latief.

Sedangkan khusus untuk PT. AK Jasa Raharja (SWDKLLJ) akan menerima pemasukan jika pokok pajak 2 tahun tanpa denda, maka Rp. 70.000 x 750 ribu unit = Rp. 52, 5 Millar. Ini belum termasuk kendaraan roda empat yang jumlahnya juga cukup banyak.

“Kalau pemutihan pajak ini bisa terlaksana, maka tidak akan ada lagi kendaraan yang mati pajak atau tidak daftar ulang dan tentunya akan menguntungkan bagi masyarakat dan juga Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, “ sebut Basri Latief.

Dikatakan Basri Latief, kalau saran terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor mendapat respon dari Pemprov Sumbar, maka kebijakan ini harus disosialisasikan secara menyeluruh di seluruh wilayah Sumatera Barat agar masyarakat dapat mengetahui adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat.

“Saran ini demi keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah propinsi Sumatera Barat,” ujar politik Partai Hanura DPRD Payakumbuh itu menyarankan.(rel/dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*