Pendapat Fraksi Gerindra DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Mawi Etek Arianto juru bicara DPRD dalam penyampaian 9 ranperda

Mawi Etek Arianto juru bicara DPRD dalam penyampaian 9 ranperda

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi Etek

Arianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

Fraksi Gerindra

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dengan ini menyampaikan pendapat fraksi berdasarkan urutan Pansus sebagai berikut :

 

1)    Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan.

Fraksi Partai Gerindra  DPRD Kota Payakumbuh dapat memahami komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan penataan (penggabungan/kelurahan) dilingkup Kota Payakumbuh sehingga dapat diwujudkan jumlah kelurahan ideal dengan sarana prasarana yang memadai guna terselenggaranya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan .

Dari kunjungan ke kelurahan-kelurahan yang akan digabung dan dialog-dialog yang dilakukan dengan masyarakat pada dasarnya sosialisasi yang dilakukan dalam rangka penggabungan kelurahan sudah cukup baik, namun demikian sesuai dengan perkembangan baru dibidang hukum dan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan lurah sebagai perangkat kecamatan dan sesuai dengan hasil konsultasi yang dilakukan ke Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Departemen Dalam Negeri serta berdasarkan Rekomendasi Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Gerindra  DPRD Kota Payakumbuh berpendapat Ranperda tentang Penggabungan Kelurahan di Kota Payakumbuh  belum dapat disyahkan (menunggu adanya ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat), yaitu lahirnya  PP tentang Pemerintahan Kelurahan paling lambat akhir Desember 2015, hal ini dimaksudkan agar Perda yang kita buat mempunyai kepastian hukum dan mampu mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan dan masyarakat di kelurahan, apalagi sesuai dengan Peraturan Perundangan dan di programkan bahwa kelurahan agar dialokasikan anggaran 5 % x APBD dikurangi dana DAK.

 

2)    Ranperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat memahami dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah dalam rangka menjamin terlaksananya urusan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. Perubahan dan penambahan struktur Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sesungguhnya dapat saja dilakukan sesuai kebutuhan daerah, namun pada sisi lain kita perlu melakukan kajian-kajian yang komprehensif tentang output dan outcome dari sebuah pengembangan organisasi, baik dari segi subjektifitas, efektivitas maupun sumber daya lainnya. Dari pembahasan dan komparasi yang dilakukan,  Fraksi Partai Gerindra berpendapat sebagai berikut :

  1. Penambahan Asisten Administrasi Umum, Bagian Pertanahan dan 3 (tiga) sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah pada dasarnya dapat diterima, sedangkan penambahan 2 (dua) Staf Ahli dipandang belum diperlukan.
  2. Fraksi Gerindra menyarankan agar perubahan SOTK di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh hendaknya dapat lebih luwes, akomodatif dan berdampak positif terhadap organisasi dan pelayanan masyarakat, banyaknya staf ahli bisa saja memperpanjang birokrasi.
  3. Sehubungan dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 120.253/SJ/2015 agar pemerintah daerah menunda penataan organisasi dan menunggu Peraturan Pemerintah sebagai konsekuensi dari UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemda dan Pemetaan Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
  4. Selanjutnya berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Pasal 22 ayat 4 huruf (i) menyatakan bahwa Bidang Pelayanan Pertanahan termasuk dalam rumpun urusan yang diwadahi dalam dinas daerah.

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima  Rancangan Perda tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, kecuali penambahan 2 (dua) Staf Ahli.

 

3)    Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

Perubahan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh dapat disetujui, karena pada dasarnya adalah merupakan penyesuaian terhadap ketentuan yang diatur dalam UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan namun demikian adanya perubahan Perda ini diharapkan agar dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh, Pelayanan Administrasi Kependudukan  betul-betul dilaksanakan secara gratis, tidak ada punggutan liar, kelambanan aparat dan  jelas prosedur dan persyaratannya.

Terhadap pengenaan sanksi berupa denda akibat kelalaian warga dalam mengurus dokumen kependudukan agar disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu instansi melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sebelum materi Ranperda ditetapkan dengan membubuhkan Nomor dan di muat dalam Lembaran Daerah diminta Tim Ranperda dapat menyesuaikan aspek yuridis dan penyesuaian istilah-istilah/pengertian-pengertian mengacu pada UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemda dan Peraturan lainnya.

 

4)    Ranperda Tentang Pengelolaan Area  Pasar

Fraksi Partai Gerindra setelah melakukan proses pembahasan Ranperda, mulai dari kegiatan hearing dengan ketua LKAAM dan ketua KAN se- Kota Payakumbuh, hearing dengan pelaku pasar, Raker dengan Tim Ranperda,Kunjungan Kerja ke kota-kota didalam dan luar provinsi, Konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Keuangan dan Provinsi (Biro Hukum Prov.Sumbar). Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas telah dapat dilakukan telaahan dan kesimpulan sebagai berikut :

  1. Dari aspek persoalan dilingkungan pasar Payakumbuh, masalah kepemilikan tanah masih perlu dikaji dan data ulang karena menurut data yang ada dikantor BPN kepemilikan tanah masih sangat beragam, ada tanah ulayat nagari, tanah pribadi dan tanah milik pemerintah Kota Payakumbuh.
  2. Kepemilikan bangunan terdiri dari milik pribadi dan milik pemerintah kota Payakumbuh dan juga masih terdapat  hak sewa kios dan bangunan yang  tidak jelas batas waktunya.

Selanjutnya dari berbagai kondisi yang ada dilingkungan pasar seperti yang diungkapkan diatas masih perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan seluruh stakeholder yang terkait dengan masalah pasar baik dari kepemilikan tanah dan bangunan dan mendorong pemerintah Kota Payakumbuh untuk menuntaskan berbagai persoalan dan dinamika masyarakat yang ada dipasar. Apa yang termuat dalam konsideran Ranperda yang menyatakan bahwa toko, kios dan los dalam area pasar Payakumbuh sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Sehubungan dengan itu  Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh belum dapat menyetujui Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar untuk disahkan menjadi Perda.

 

5)    Ranperda Tentang Pembentukan  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh mengapresiasi dan menyambut baik Ranperda Tentang  Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah  yang disampaikan oleh Sdr. Walikota, hal ini sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014. Semangat tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru.

Pada dasarnya Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima Ranperda Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah  untuk menjadi Perda  dengan penekanan agar Pemerintah  Kota Payakumbuh segera menetapkan  PT/ PERUM yang akan didirikan di Kota Payakumbuh sesuai dengan kebutuhan daerah dan  kelayakan bidang usaha.

 

6)    Ranperda Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pesatnya perkembangan Kota Payakumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat menyebabkan tingginya kebutuhan akan ruang dan bangunan diseluruh wilayah Kota Payakumbuh. Pertumbuhan tersebut perlu dikendalikan secara efektif dan efisien, oleh karena itu diperlukan perangkat hukum yang jelas bagi pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Untuk dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana dimaksud sampai saat ini pemerintah Kota Payakumbuh belum memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh, yang diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah kota dan masyarakat kota Payakumbuh dalam melakukan aktivitas dibidang pendirian bangunan. Berdasarkan uraian diatas Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menyarankan agar sebelum menetapkan Perda Tentang IMB sebaiknya ditetapkan dulu Perda  RDTR sesuai dengan amanah PP No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu Pasal 59 ayat 4 yang menyebutkan bahwa Perda RDTR wajib ditetapkan setelah Penetapan Perda RTRW.

Dengan demikian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh menolak Ranperda Tentang Izin Mendirikan Bangunan  untuk dijadikan Perda.

 

7)    Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

 

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat menyetujui Perubahan Pasal 10 ayat 2 tentang Ancaman Pidana penjara 6 (enam) bulan menjadi ancaman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan mengharapkan agar instansi terkait dapat melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok melalui kegiatan sosialisasi, operasi yustisi di kawasan tanpa rokok sehingga melalui Perda ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Payakumbuh tentang kesehatan dan bahaya merokok

 

8)    Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  di Kota Payakumbuh .

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat menerima Ranperda  Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan untuk ditetapkan menjadi Perda.  Dengan adanya Perda ini diharapkan terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, ramah, tertib, terpadu. Dan diharapkan menjadi motor pengerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya Perda ini hendaknya dinas terkait dapat menegakkan peraturan-peraturan dibidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) sesuai dengan amanat Perda, misalnya : dibidang ketertiban pengunaan jalan, parkir, zona pedagang kaki lima, kelengkapan rambu-rambu lalu lintas dan penegakan hukum di Kota Payakumbuh. Disamping itu disarankan agar Rancangan Perda Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan betul-betul diteliti secara cermat baik konsederan, pemuatan istilah dan pengertian serta pasal-pasal yang termaktub didalamnya, mengingat banyaknya pasal-pasal yang ada dalam draft rancangan.

 

9)    Ranperda Tentang Perubahan Perda Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sah, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah harus terus digali dan ditingkatkan demikian juga halnya dengan retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Payakumbuh dapat menyetujui Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk menjadi PERDA. Dengan demikian diharapkan adanya kenaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dibidang pengujian kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pada angkutan umum, bus penumpang dan angkutan barang agar dengan adanya Ranperda dapat menghilangkan adanya pungutan liar ditempat pelayanan Uji Kendaraan Bermotor.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*