Pendapat Fraksi PDI P Hanura DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Para anggota DPRD ketika paripurna 9 ranperda

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi Etek

Arianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

 

Fraksi PDI P Hanura

Pendapat Fraksi PDIP Hanura yang nantinya menjadi keputusan DPRD Kota Payakumbuh terhadap 9 (sembilan) buah rancangan peraturan daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

  1. Ranperda tentang pembentukan Kelurahan dalam Kota Payakumbuh.

Fraksi PDIP Hanura menolak karena belum memenuhi landasan yuridis sehingga belum bisa dilanjutkan karena harus menunggu Undang-Undang Desa dan Kelurahan.

  1. Ranperda tentang Perubahan Perda nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di kota Payakumbuh.

Fraksi PDIP Hanura dapat menerima karena telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

  1. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Fraksi PDIP HANURA dapat menerima penambahan asisten dan kabag pertanahan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk staf ahli, Fraksi PDIP HANURA menolak mengingat efisiensi keuangan daerah.

  1. Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar

Berdasarkan hasil pembahasan Ranperda Pengelolaan areal Pasar pada pansus II terdapat adanya persoalan-persoalan yang belum selesai antara pemerintah Kota Payakumbuh dengan masyarakat adat Nagari khususnya Nagari Koto nan empat tentang kepemilikan lahan. Selanjutnya pansus II belum melihat adanya kajian tentang naskah Akademik maka dari itu melalui rekomendasi Pansus II, maka Fraksi PDIP HANURA mengembalikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh tentang Ranperda Pengelolaan areal pasar dan pembahasan Ranperda ini dapat dilakukan masa sidang berikutnya.

  1. Ranperda tentang Pembentukan BUMD

Melihat persoalan-persoalan yang ditemukan dalam kunjungan kerja dan konsultasi, baik di dalam Propinsi maupun diluar Propinsi antara lain kepusat kementrian Perdaganggan dan Perindustrian Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Keuangan dan Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi Sumbar, bahwa Ranperda telah memenuhi dari segi yuridis, filosofis, sosiologis dan geografis maka Fraksi PDIP HANURA dapat menerima menjadi Perda BUMD Kota Payakumbuh.

  1. Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan

Setelah melalui konsultasi dan kunjungan kerja pansus II baik kepusat maupun keluar Propinsidari konsultasi kebiro Hukum kantor Gubernur Sumatera Barat bahwa Fraksi PDIP HANURA berkesimpulan  mengembalikan Ranperda IMB ini kepada Pemerintah Kota dan disarankan pemberlakuannya setelah penetapan Perda RDTR setelah ditetapkan RDTR baru bisa dilaksanakan.

  1. Ranperda tentang Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Payakumbuh.

Dengan disepakatinya perubahan naskah Ranperda Penyelenggaraan LLAJ yaitu perda No 3 th 2008 tentang organisasi dan tata kerja pemerintahan Kota Payakumbuh. Maka Fraksi PDIP HANURA dapat menerima karena telah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

  1. Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Disepakatinya perubahan naskah Ranperda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka Fraksi PDIP HANURA dapat menerima karena telah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

  1. Ranperda tentang Perubahan Perda No 15 th 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Fraksi PDIP HANURA dapat menerima karena telah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

  1. Fraksi Partai Demokrat

1)    Ranperda tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini belum dapat disetujui menjadi Perda mengingat belum adanya Perda RDTR yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda IMB.

2)    Ranperda tentang Pembentukan Kelurahan.

Berdasarkan hasil konsultasi ke Pusat dan Kantor Gubernur Sumatera Barat, maka Ranperda ini belum dapat disetujui karena belum memenuhi landasan yuridis dan dapat dilanjutkan kembali apabila telah turun Peraturan Pemerintah yang baru dari Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3)    Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh. Dapat disetujui menjadi Perda.

4)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Telah memenuhi aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, maka ranperda ini dapat disetujui.

5)    Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar.

Ranperda ini belum dapat disetujui dan memerlukan pembahasan yang lebih lanjut, jadi ditangguhkan terlebih dahulu. Perlu kajian yang lebih mendalam baik itu dengan masyarakat, pelaku pasar dan kajian secara akademik.

6)    Ranperda tentang Pembentukan BUMD.

Ranperda ini dapat disetujui menjadi Perda.

7)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Ranperda ini dapat disetujui menjadi Perda.

 

8)    Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Payakumbuh.

Ranperda ini dapat disetujui menjadi Perda.

9)    Ranperda tentang Perubahan Perda No.07 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Ranperda ini dapat disetujui menjadi Perda.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*