Pendapat Fraksi PKS DPRD Terhadap 9 Ranperda yang Diajukan Pemko Payakumbuh

Wawako H Suwandel Muchtar

Wawako H Suwandel Muchtar

Advertisements

Payakumbuh, PADANGTODAY.com-Juru Bicara DPRD Kota Payakumbuh Mawi EtekArianto, membacakan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat  II Terhadap Pembahasan 9 (Sembilan) Ranperda Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama 2015 dalam sidang Paripurna DPRD Senin (20/4). Bahwa Walikota Payakumbuh pada 23 Januari 2015 yang lalu, telah menyampaikan Nota Penjelasan 9 (sembilan)  Ranperda  Kota Payakumbuh Masa Sidang Pertama Tahun 2015.

Fraksi PKS

1)    RANPERDA tentang Pembentukan Kelurahan.

F-PKS berpandangan bahwa suatu produk hukum dapat berlaku efektif  jika unsur –unsur pembentuknya sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Dalam RANPERDA ini setelah di lakukan pembahasan  terdapat aspek yuridis yang belum dipenuhi yaitu berkaitan dengan sumber hukum .

Pada RANPERDA ini sangat beririsan dengan Undang-Undang nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun Undang-Undang ini belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP), sehingga RANPERDA ini dikembalikan sampai adanya Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 14 yang mengaturnya.

2)    RANPERDA tentang Perubahan PERDA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Payakumbuh.

F-PKS menilai RANPERDA ini di buat dalam rangka penyesuaian  dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Untuk itu kami F-PKS menerima RANPERDA ini dijadikan PERDA dan meminta RANPERDA ini di sempurnakan sesuai dengan beberapa rekomendasi yang telah dibahas Pansus .

3)    RANPERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh.

Pada RANPERDA ini kami menilai bahwa adanya penyesuaian SOTK merupakan hal yang wajar dikarenakan adanya perkembangan-perkembangan dalam hal beban pemerintahan. Namun kami meminta kepada PEMKO Payakumbuh agar prinsip efesiensi dan efektif dalam menjalankan roda pemerintahan tetap menjadi dasar utama. Oleh karena F-PKS menerima RANPERDA ini untuk dijadikan PERDA. Dengan cacatan untuk staff ahli ditiadakan.

4)    Ranperda tentang Pengelolaan Area Pasar

F-PKS menilai subtansi RANPERDA ini perlu di bahas lebih mendalam oleh stoke holder yang ada serta  dilandasi oleh naskah akademis dan kesepakatan-kesepakatan pemuka masyarakat termasuk berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah.Untuk RANPERDA ini F-PKS mengembalikan sampai adanya pembahasan  secara tuntas di masa sidang berikutnya.

5)    RANPERDA tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk RANPERDA ini F-PKS menerima untuk dijadikan PERDA.

Selanjutnya berkenaan  dengan  beberapa RANPERDA yang berikutnya; RANPERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, RANPERDA Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RANPERDA Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, F-PKS menerima untuk dijadikan PERDA dan merekomendasikan segala hal yang berkaitan dengan hasil  pada  pembahasan di masukan pada RANPERDA tersebut untuk lebih menyempurnakannya.

Dalam hal RANPERDA tentang Izin Mendirikan Bangunan, F-PKS dapat menerima dengan catatan pemberlakuan bersamaan dengan PERDA Rencana Detail Tata Ruang disahkan. Dengan kata lain Ranperda ini ditunda pengesahannya.(Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*