Pengaduan Konsumen Batal ke Proses Eksekusi, BPSK: Tahap Penyelesaian tak Terpenuhi

Sidang BPSK Padangpanjang

Sidang BPSK Padangpanjang

Advertisements

PADANGPANJANG,PADANGTODAY.COM-Dikarenakan tiga tahapan penyelesaian perkara tidak terpenuhi, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padangpanjang batal menempuh proses eksekusi atas pengaduan konsumen penipuan SMS berhadiah sebagai satu-satunya kasus yang ditangani pascaberdiri 2013 silam.

Anggota BPSK Kota Padangpanjang, Ewa Soska yang bertindak salaku Ketua Majelis dalam kasus sengketa konsumen pada Oktober lalu menyebut pengaduan penggugat (konsumen) tidak dapat diproses hingga tahap penyelesaian melalui Pengadilan Negeri (PN) selaku pihak eksekutor. Hal ini dikarenakan tahapan penyelesaian perkara seperti upaya
konsolidasi, mediasi dan arbitrase tidak terpenuhi.
Tiga tahapan penyelesaian perkara tersebut, dikatakannya tidak terlaksana karena pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meski telah dua kali disampaikan surat pemanggilan. Berdasarkan informasi yang diterima BPSK, pihak tergugat telah melarikan diri dari kediamannya sehingga tidak memungkinkan dilakukannya upaya penyelesaian melalui cara perdamaian atau ganti rugi.

“Putusan majelis untuk tidak meneruskan perkara tersebut memiliki dua alasan. Yakni selain materi perkara ini dominan tindak pidana, juga pihak penggugat akan lebih merugi dalam segi materi karena biaya melimpahkan perkara ke PN untuk dieksekusi yang harus ditanggung penggugat lebih besar dibandingkan nilai nominal kerugian akibat perkara tersebut,” terang Ewa..

Kesadaran Rendah

Sementara Kepala Sekretariat BPSK Kota Padangpanjang, Jevie C Eka Putra menyikapi jumlah pengaduan yang masuk pada lembaga tersebut menggambarkan tingkat kesadaran konsumen masih rendah. Sejak didirikan pertengahan tahun 2013 silam melalui Keppres nomor 12/2013 tertanggal 8 April, BPSK Padangpanjang hanya menerima satu pengaduan saja pada Oktober 2015 ini.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dikatakannya sangat mudah dengan melalui tiga cara. Yakni dengan cara konsiliasi oleh para pihak bersengketa dengan didampingi majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Kemudian dengan cara mediasi dilakukan sendiri para pihak bersengketa dengan didampingi majelis yang bertindak aktif sebagai mediator dan dengan cara arbitrasi dilakukan sepenuhnya dan diputuskan oleh majelis yang bertindak sebagai arbiter.

“Karena itu kami imbau kepada masyarakat selaku konsumen, untuk tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan yang dihadapinya karena tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Keuntungan selain gratis kecuali saat memasukan berkas ke PN untuk proses eksekusi oleh pihak terkait, putusan perkara sudah dapat diketahui para pihak yang bersengketa selama 21 hari kerja setelah pengaduan disampaikan,” tutur Jevie. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*