Pengawasan Perda Lemah, Satpol PP – SKPD Berkoordinasi

Padangpanjang, PADANGTODAY.COM —‎ Lemahnya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Padangpanjang, menjadi salah satu kendala dalam pengawasan setiap peraturan yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Advertisements

Apalagi, dari sejumlah Perda yang telah diundangkan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa dilaksanakan melalui pengawasan rutin oleh SKPD penggagas Ranperda tersebut.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sendiri, selaku lembaga yang ditugasi untuk melakukan pengawasan Perda tersebut. Juga sering kewalahan, akibat minimnya koordinasi antara SKPD, yang mengakibatkan lemahnya implementasi dari peraturan tersebut.

“Kita tidak menampik, jika dari beberapa kali statment yang disampaikan pihak DPRD, banyak Perda yang tidak jalan setelah disetujui, malahan bisa dikatakan mandul. Karena, tidak bisa dilaksaksanakan di lapangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan,” kata Kasatpol PP Kota Padangpanjang Yoni Aldo.

Disampaikannya, dari beberapa kali koordinasi yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan Perda di Kota Padangpanjang. Baru satu SKPD yang melakukan pengawasan rutin terhadap Perda yang telah ditetapkan, yakninya pelaksanaan Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum.

“Satpol PP memang sebagai instuti yang ditugaskan menegakkan Peraturan Daerah, tetapi Satpol PP tentunya tidak bisa jalan sendiri dalam menjalankan aturan tersebut, apalagi ini melibatkan pengawasan antar SKPD. Jika, pengawasan dan sosialisasi terhadap Perda tersebut belum sepenuhnya dijalankan, bagaimana kita akan menindak masyarakat yang melanggar aturan tersebut,” sebut Yoni Aldo.

Diakuinya, memang dalam setiap Perda yang telah diundangkan bersama DPRD, pihaknya selalu diberikan salinannya. Tetapi, itu tidak serta merta Satpol PP bisa berjalan sendiri melaksanakan peraturan tersebut.
“Di dalam Perda tersebut, jelas dibunyikan kapan tahap sosialisasinya, tindakan preventif dan tahapan-tahapan Penindakan bagi masyarakat yang melanggar. Itu semua dilakukan dibawah pengawasan oleh SKPD terkait, setelah itu dilakukan baru bisa dilakukan penertiban yang melibatkan Satpol PP,” kata Yoni Aldo.

Diungkapkannya, dalam penegakan Perda itu, banyak terjadi salah penafsiran di kalangan SKPD maupun lembaga pemerintahan lainnya. Sehingga, setiap ada pelanggaran, itu seakan menjadi tanggung jawab dari Satpol PP dalam melaksanakan aturan tersebut.
“Jika semua kewenangan pengawasan dilimpahkan ke Satpol PP, tentu apa bentuk pengawasan yang dilakukan SKPD penggagas Ranperda tersebut. Apalagi, Satpol PP tentu tidak akan bisa mengetahui seluruh pelanggaran yang terjadi, tanpa adanya koordinasi antar SKPD,” ungkapnya.

Untuk memaksimalkan Pengawasan dan Koordinasi pelaksaan Perda antar SKPD tersebut, Satpol PP sendiri juga akan menggagas untuk mendirikan Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Kota Padangpanjang. Karena, PPNS tersebut bukan hanya berada di Satpol PP, tetapi juga ada di sejumlah SKPD lainnya.
“Selain itu, kita juga ingin merangkul PPNS yang telah tersebar di sejumlah SKPD meskipun mereka bukan lagi menempati pos-pos tempat mereka di didik sebagai PPNS. Apalagi, dalam perkembangan karier PNS, mutasi dan rotasi menjadi salah penyebab banyaknya PNS yang juga PPNS tetapi menempati posisi yang tidak ada kaitannya dengan penyidikan,” ungkap Yoni Aldo, yang juga sebagai koordinator PPNS di Kota Padangpanjang itu.
(nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*