Penguatan Daerah Irman Gusman

H. Sutan Zaili

H. Sutan Zaili

Sesungguhnya, Irman Gusman, salah seorang calon pimpinan nasional yang potensial, karena selain kapasitas/kapabilitas dan leadership-nya, terutama karena ia sudah menjadi negarawan yang berada di pentas nasional sebagai Ketua DPD-RI—satu dari lembaga tinggi negara (selain presiden/wakil presiden, MPR-RI, DPR-RI, MA, MK, dan BPK). Irman ikut menggagas forum tujuh lembaga tinggi negara sebagai konvensi kenegaraan baru, dan sebelumnya, menyosialisasikan empat pilar Republik Indonesia (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dengan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Sesungguhnya, selangkah lagi ia menjadi pimpinan nasional. Lalu, apa potensi/peluang/kendaraannya? Kebesaran/kekuatan/peluang Irman: sudah terbukti membela/memperjuangkan kepentingan/kepedulian terhadap daerah/masyarakat daerah berdasarkan fakta/data/angka bagian kue APBN bagi provinsi/kabupaten/kota yang makin besar/semakin naik tiap tahun—sayang sekali tidak dimanfaatkan bagi keperluan Irman mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat karena fakta/data/angka tersebut tidak cukup dipublikasikan.

SEMULA, dalam konstruksi lembaga-lembaga negara masa rezim Orde Baru (1966-1998), dikenal sebutan lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI). Keanggotaan MPR-RI adalah anggota DPR-RI dari Fraksi Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Fraksi ABRI (100 anggota, diopsi secara tidak proporsional sebagai wakil ABRI), yang anggota MPR-RI dari partai dari semua masing-masing fraksi di DPR-RI secara proporsional, dan anggota MPR-RI dari utusan daerah tergabung dalam fraksi utusan daerah yang ditunjuk/diangkat Presiden Soeharto. Pasca Reformasi 1998, terjadi perubahan konstitusi. Di antaranya, dibentuk lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah Repubik Indonesia (DPD-RI). MPR-RI masih dipertahankan sebagai lembaga tinggi negara dengan anggota gabungan antara semua anggota DPR-RI dan semua anggota DPD-RI.

Sebagaimana kita mengetahui, DPD-RI dibentuk tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128 anggota DPD yang terpilih/dilantik/diambil sumpah untuk pertama kali. Pada awal pembentukan, banyak tantangan dihadapi DPD-RI. Tantangan itu mulai dari wewenang yang dianggap jauh dari memadai sebagai realisasi dari sistem bikameral/dua kamar yang efektif, sampai dengan persoalan kelembagaan. Tantangan-tantangan itu muncul terutama disebabkan dukungan politik yang diberikan kepada DPD-RI sebagai lembaga tinggi negara yang baru—juga karena kurang sosialisasi. Sebetulnya, keberadaan lembaga yang mewakili daerah di parlemen nasional—selain wakil partai politik, sesungguhnya sudah pernah dikemukakan Mohammad Yamin di dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sejarah dan perkembangan keberadaan/fungsi/peranan parlemen di Indonesia—bahkan zaman demokrasi parlementer sendiri, lembaga tinggi negara semacam DPD mewakili daerah tersebut belum terwadahi dengan memadai.

Gagasan soal kepentingan keberadaan/fungsi/peranan perwakilan daerah di parlemen, pada awalnya, diakomodasi dalam UUD 1945 dengan konsep “utusan daerah” di dalam MPR, yang bersanding dengan “utusan golongan” dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sesuai Pasal 2 UUD 1945, yang menyatakan: “MPR terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Pengaturan yang longgar dalam UUD 1945 itu diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UUD Republik Indonesia Serikat (RIS), dalam bentuk Senat RIS yang mewakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR-RIS. Pasca Dekrit 5 Juli 1959, keberadaan

“utusan daerah” di MPR sepenuhnya disusun oleh Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, dengan prinsip pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni/konsekuen, Presiden Soeharto, selain menunjuk wakil khusus ABRI di parlemen, juga menunjuk siapa yang menjadi utusan daerah.

Pasca Reformasi 1998, pola parlemen dan keberadaan/fungsi/peranan perwakilan dari daerah masih dalam format “utusan daerah”, dipilih di DPRD provinsi bersangkutan. Dalam perubahan konstusi/UUD 1945 dalam lima tahapan, terbentuklah lembaga tinggi negara DPD-RI dan menerapkan sistem parlemen bikameral (dua kamar). Dalam Pemilu 2004, tersusun anggota DPD-RI pilihan rakyat, sebanyak 132 anggota yang dikatakan bukan dari partai politik. Mulai 2004, DPD memiliki fungsi “mengajuan usul, ikut dalam pembahasan/memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu, dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu”. Berbeda dengan anggota DPR-RI yang cenderung lebih proporsional, para anggota DPD sebanyak empat orang secara merata dari setiap provinsi di Indonesia—sesuai jumlah provinsi maka jumlah anggota DPD 132 orang (2004) dengan masa jabatan juga lima tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

SEJARAH seorang anak bangsa Indonesia asal Sumatera Barat, H Irman Gusman, nyaris bagian dari sejarah DPD-RI. Irman Gusman menjadi anggota utusan daerah Sumatera Barat sejak 1999. Lalu, Irman Gusman terpilih jadi salah seorang dari empat wakil daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu 2004, dan kemudian kembali terpilih dalam Pemilu 2009. Irman jadi wakil ketua DPD-RI hasil Pemilu 2004 (yang menjadi ketua adalah Ginandjar Kartasasmita), dan menjadi ketua DPD-RI hasil Pemilu 2009. Karena itu, Irman tidak hanya mengetahui bagaimana keberadaan, fungsi, dan peran DPD-RI, tapi, mengetahui keterbatasan DPD sebagai representasi wakil daerah dalam sistem parlemen Indonesia yang seharusnya memiliki posisi dan kewenangan yang seimbang dengan DPR yang sebagai mewakili partai-partai politik. Irman Gusman mengupayakan dan menguatkan kedudukan/fungsi/peranan DPD-RI melalui perubahan UU Politik (Susduk). Sebuah perjuangan yang tidak banyak diketahui para elite/masyarakat daerah yang monumental (memperjuangkan kepentingan daerah).

Setidaknya bagi seorang Cucu Magek Dirih, kebesaran dan bahkan juga potensi dan kekuatan Irman Gusman untuk naik menjadi pimpinan nasional juga lebih berdasar pada apa yang menjadi sejarahnya dalam perjuangan politik di DPD-RI, dan apa yang dilakukan DPD-RI untuk daerah—yang menurut Cucu Magek Dirih sayang sekali amat kurang dipublikasikan/disosialisasikan. DPD-RI, di bawah pimpinan Irman Gusman, sungguh-sungguh sudah memperjuangkan kepentingan daerah/berjuang untuk mendapat bagian kue APBN untuk daerah provinsi dana kabupaten/kota yang lebih besar, dan menjadi semakin lebih besar setiap tahunnya. Selain merupakan bagian perhatian dari Presiden SBY terhadap daerah, bahwa perhatian/kebijakan presiden SBY memberi kue APBN yang lebih besar kepada daerah pr0vinsi dan kabupaten/kota itu adalah hasil dari/berkat perjuangan DPD-RI yang dipimpin Irman Gusman.

Jadi, setidaknya dalam pencermatan Cucu Magek Dirih, Irman besar secara politik bersamaan dengan sejarah/perkembangan/kiprah DPD-RI. Irman memiliki keunggulan juga dalam membela/memperjuangkan kepentingan daerah, dan khususnya mengusahakan bagian kue APBN lebih besar/semakin besar bagian daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia—seharusnya elite/masyarakat di semua provinsi/kabupatebn/kota di Indonesia mengetahui hal itu dan berterima kasih pada DPD-RI/Irman Gusman. Itulah fakta keunggulan kepemimpinan sekaligus bukti perjuangan pada tingkat nasional yang sudah dilakukan Irman, yang tidak ditonjolkan/kurang dipublikasikan. Pernah Cucu Magek Dirih menulis, bahwa Irman lebih besar dari apa yang sudah ditampilkan dalam buku biografinya. Bahkan, Cucu Magek Dirih mengatakan secara franly, buku biografi cenderung mengecilkan atau mengerangkeng karena menonjolkan Irman Gusman hanya sebatas seorang tokoh Minang di pentas nasional—berbeda perspektif kalau menampilkan Irman sebagai negarawan dan tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat yang berkiprah di tingkat nasional.

Pernah pula Cucu Magek Dirih menyampaikan kepadanya, agar Irman menulis atau ada tim yang ditugasi menulis tentang sejarah/perkembangan/kiprah dari DPD-RI di bawah pimpinan Irman Gusman, yang menggambarkan bagaimana fakta dari upaya DPD-RI membela/meperjuangkan kepentingan daerah, dan khususnya gambaran fakta/data/angka bagian kue APBN untuk semua daerah provinsi/kabupaten/kota yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagai hasil perjuangan DPD-RI di bawah kepemimpinan Irman Gusman. Usul penulisan buku itu disampaikan Cucu Magek Dirih ketika Irman Gusman yang didampingi Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Muslim Kasim serta Wali Kota Padang Fauzi Bahar beserta beberapa petinggi Sumatera Barat lain yang datang ke rumah/membesuk Cucu Magek Dirih yang tengah dalam pemulihan sehabis dirawat satu setengah bulan di RS Jantung Harapan Kita Jakarta—Irman pun juga datang membesuk Cucu Magek Dirih saat dirawat di RS Harapan Kita Jakarta dan sebelumnya saat dirawat 13 hari di RS Pelni Jakarta.

Ketika mengetahui Irman Gusman ikut konvensi calon presiden Partai Demokrat, Cucu Magek Dirih pula merasa-rasa sendiri saja—kalau seandainya saja buku dimaksud sudah diterbitkan, dan sosialisasi perjuangan Irman Gusman membela/memperjuangkan kepentingan daerah—yang didukung fakta/data/angka—untuk mendapatkan bagian kue APBN yang lebih besar/semakin besar atau naik setiap tahunnya yang diterima setiap daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia akan menjadi kendaraan Irman dalam sosialisasi dirinya sebagai seorang kandidat potensial calon presiden dalam konvensi Partai Demokrat. Maksud sama pun juga berlaku untuk/ke lingkungan Partai Demokrat sendiri, karena Dr Susilo Bambang Yudhoyono tidak ditonjolkan sebagai presiden yang sangat memperhatikan daerah—gubernur dan bupati/wali kota tidak mempublikasikan bahwa semua dana/kue APBN yang diterima provinsi/kabupaten/kota adalah fakta perhatian/kepedulian SBY pada daerah. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Lewat ke baris perkakas