Perda Nama Jalan dan Fasum, Berlandaskan Sejarah, Adat, dan Kearifan Lokal

Perda Nama Jalan dan Fasum, Berlandaskan Sejarah, Adat, dan Kearifan Lokal

Perda Nama Jalan dan Fasum, Berlandaskan Sejarah, Adat, dan Kearifan Lokal

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Seluruh jalan di Kota Payakumbuh wajib mempunyai nama. Tapi namanya harus memperhatikan nilai-nilai sejarah, adat-istidat, dan kearifan lokal. Inilah, kado lain yang dipersembahkan DPRD Payakumbuh, di tengah ingar-bingar kampanye Pilkada 2017.

Akhir 2016 silam, saat calon-calon kepala daerah sibuk berkampanye, DPRD Payakumbuh mengusulkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD. Salah satunya adalah Ranperda Tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum.

Apa pentingnya Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum ini? Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Payakumbuh Hendri Wanto menjelaskan dengan gamblang. Menurutnya, pembangunan jalan dan fasilitas umum (fasum) di kota ini, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sehingga dibutuhkan suatu pengaturan sebagai pedoman sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, dalam memberikan nama jalan dan fasum.

“Saat ini kenyataan di lapangan menunjukkan, adanya kecendrungan kurang koordinatif dan integratif, dalam upaya penamaan jalan dan fasum. Akibatnya, muncul dampak negatif dan permasalahan. Seperti penamaan jalan secara sendiri-sendiri, sehinga tidak diketahui asal mula nama jalan tersebut. Bahkan, ada penamaan jalan, menghilangkan citra atau jati diri yang sudah memasyarakat,” kata Hendri Wanto.

Oleh karena itu, tukuk Hendri Wanto, DPRD memandang perlu dibuat pengaturan nama-nama jalan, supaya tercipta keseragaman penyebutan nama jalan. “Perda ini diusulkan DPRD kepada pemerintah kota, supaya nama-nama jalan yang ada di Payakumbuh, tidak serampangan. Alhamdulillah, pemerintah kota menyetujuinya,” ujar Hendri Wanto.

Menurut Ketua DPRD Payakumbuh YB Dt Parmato Alam, Perda tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum ini, memberi ruang yang besar bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan ahli waris pejuang. Bahkan, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengembang perumahan, dan badan usaha, diakomodir khusus lewat perda ini.

“Melalui Perda Pemberian Nama Jalan dan Fasum ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ahli waris pejuan, LSM, pengembang perumahan, dan badan usaha yang ingin mengusulkan nama jalan atau fasilitas umum, tidak perlu lama-lama menunggu kepastian dari Pemerintah Daerah, apakah usulan mereka diterima atau ditolak. Karena setelah usulan masuk, walikota akan menindaklanjuti lewat tim yang dibentuk,” kata Parmato.

Bukan itu saja, menurut Parmato Alam, dalam Perda Pemberian Nama Jalan dan Fasum ditegaskan, bahwa nama jalan dan fasum, harus memperhatikan adat, kearifan lokal atau kondisi daerah. Termasuk juga nilai-nilai sejarah yang perlu diteladani generasi penerus.

“Dalam Perda ini ditegaskan, pemberian nama jalan dan nama fasum, dapat diusulkan diambil dari nama pahlawan tingkat nasional atau pahlawan daerah. Bisa juga dari nama peristiwa atau identitas lokasi yang bersejarah di daerah. Kemudian, nama jalan dan fasum, dapat pula diambil dari nama tokoh masyarakat, tokoh agama, atau toko ada yang telah berjasa bagi daerah, namun sudah mendahului kita,” kata YB Dt Parmato Alam.

Kemudian, menurut Wakil Ketua DPRD Payakumbuh Suparman dan Wilman Singkuan, Perda Pemberian Nama Jalan dan Fasum, mengamanatkan kepada pemerintah daerah, melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum, menginventarisir nama jalan dan fasum bermasalah yang menimbulkan keresahaan masyarakat. Pendataan dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat, dan nilai kearifan lokal pada masyarakat.

Selain itu, menurut Suparman dan Wilman, Perda Pemberian Nama Jalan dan Fasum, mewajibkan kepada pemerintah daerah, menyediakan tiang dan papan nama jalan. Dimana tiang dan papan itu mesti ditempatkan di pangkal dan ujung jalan, sehinga terlihat jelas oleh pengguna jalan. Tapi tetap memperhatikan nilai estetika, kepatutan, dan kelayakan.

“Tiang papan nama jalan harus seragam dipasang menggunakan ukuran dan warna yang sama. Pemasangan tiang dan papan nama tersebut, dilaksanakan oleh pemda melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum,” kata Suparman dan Wilman.

Mereka juga menyebut, Perda Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemberian Nama Jalan dan Fasilitas Umum, memberi kepastian tentang pembiayaan.

“Dalam pasal 19 di Perda ini ditegaskan, bahwa pemda wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pemberian nama jalan dan fasum. Pembiayan tersebut bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ulas Suparman.(rel/Dodi Syahputra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*