Pertemuan PGRI Limapuluh Kota Luar Biasa, Peranan dan Perjuangkan Pengurus PGRI

Pengurus PGRI Limapuluh Kota.

Pengurus PGRI Limapuluh Kota.

pengurus
LIMAPULUH KOTA, PADANGTODAY.com-Kepala Dinas Pendidikan Limapuluh Kota, Radimas SPd mengakui bahwa hasil perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah sangat luar biasa mensejahterakan guru dan memajukan pendidikan.

“Tanpa perjuangan pengurus PGRI, mustahil kita guru-guru akan menikmati sertifikasi guru, dan tidak akan ada dana BOS, DAK dan Alokasi dana pendidikan 20 persen di APBN dan APBD, ” tegas Radimas dalam pertemuan dengan ratusan guru, yang terdiri Pengurus PGRI, Kepala UPT, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah se Kabupaten Limapuluh Kota, Sabtu(27/9) di aula Kantor Bupati, di Sarilamak.

Sebelumnya Ketua PGRI Kabupaten Limapuluh Kota Zulhikmi Dt Rajo Suaro dan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Limapuluh Kota, menguraikan materi tentang guru sebagai tenaga profesional, serta contoh2 kongkrit dari hasil perjuangan pengurus PGRI, baik di pusat maupun daerah.

“PGRI sebagai organisasi profesi terbesar yang dimiliki oleh guru di Indonesia adalah organisasi yang sangat ideal dan tepat sebagai wadah untuk meningkatkan profesionalisme guru, mengatasi berbagai masalah yang dihadapi para guru serta memperjuangkan nasib guru dan pendidikan pada umumnya,” ungkap Zulhikmi yang kini Staf Ahli Bupati Limapuluh Kota.

Agar guru dan ketenagapendidikan dapat berperan maksimal dalam menjalankan fungsinya, mereka perlu didukung, dibantu, didorong dan diorganisasikan dalam suatu wadah yang dinamis, prospektif dan mampu menjawab tantangan masa depan. Organisasi yang tepat dan telah mampu melakukan hal itu semua adalah PGRI.

Sejarah telah membuktikan bahwa kwuletan, kekompakan, kejuangan dan perjuangan PGRI selama ini telah menempatkan PGRI bukan saja menjadi organisasi guru dan tenaga kependidikan yang tersebar di Indonesia, tetapi juga merupakan bagian dari organisasi guru dunia yang tersebar di 158 negara di Dunia yang anggotanya kini lebih dari 25 juta orang guru dan tenaga kependidikan.

Akan tetapi, katanya, masih banyak guru yang belum menunaikan kewajibannya sebagai anggota PGRI. masih banyak yang belum setor iuran wajib, baik iuran bulanan maupun sukarela, padahal hanya Rp5 ribu rupiah setiap bulan,” ujarnya Zulhikmi, birokrat senior.

Dalam bahasannya, dibahas pula tentang apa yang telah dilakukan PGRI selama ini. Banyak sekali perjuangan PGRI baik pengurus pusat maupun pengurus daerah dalam memperjuangkan nasib guru pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Ada beberapa hasil perjuangan PGRI yang perlu ditunjukan untuk menghindari fitnah dan dapat mengurangi peran serta sebagai anggota PGRI.
Secara umum pengurus PGRI pusat yang lebih aktif melakukan perjuangan dan desakan baik dikalangan eksekutif maupun legislatif untukmengungkapkan apa yang menjadi usulannya.

Beberapa perjuangan PGRI yang telah dilakuakan selama ini, dipaparkan Zulhikmi; mengusulkan kenaikan gaji pada tahun 1999 kepada Presiden, dan hasilnya gaji PNS naik Rp.155.250. Tahun 2000 PGRI mengusulkan tunjangan tunjangan bagi guru, hasilnya tunjangan fungsional guru naik 150 persen. Mengusulkan honor guru wiyata bakti, hasilnya guru wiyata bakti baik disekolah negeri maupun swasta mendapat tunjangan dan pemerintah sebesar Rp.75 ribu per bulan

Lainnya, memperjuangkan sekolah untuk sekolah swasta, hasilnya bantuan pendidikan untuk sekolah swasta mengalami peningkatan yang signifikan. Mengusulkan agar guru TK mendapatkan perhatian, hasilnya ada Direktur PAUD, pengangkatan guru TK dan peningkatan kesejahteraan guru TK. Mengusulkan agar tunjangan beras PNS diganti degan uang agar merugikan PNS. Hasilnya sekarang PNS sekarang telah menerima tunjangan beras dalam bentuk uang yang dibayarkan bersamaan dengan penerimaan gaji.

Termasuk, pemaksimalan penggunaan AKSES agar dapat digunakan di RS Swasta. Untuk kenaikan golongan IV/A ke atas cukup di tingkat provinsi, kecuali guru di lingkungan Kementrian Agama tetap berurusan di pusat. Tunjangan THR dan tambahan kesejahteraan bagi guru, hasilnya pemerintah kabupaten/kota telah mencairkan tunjangan THR dan dana kesejahteran bagi seluruh PNS di jajarannya.
Lalu, rekruitment PNS khususnya guru, hasilnya dilakukan secara nasional. Mengusulkan agar Guru GTT disekolah negeri diangkat menjadi PNS. Hasilnya guru kontrak secara otomatis diangkat menjadi PNS meskipun secara bertahap bahkan di Kementrian Agama seluruh data guru yang masuk dalam database secara bertahap akan diangkat menjadi PNS.
”Masih banyak lagi hasil dan yang sedang diperjuangkan PGRI, namun harus diakui bahwa perjuangan PGRI belum maksimal. Hal ini disebabkan karena dua faktor, yaitu belum kuatnya PGRI sebagai kekuatan penekan dan kurangnya political will dari pemerintah dan birokrasi pendidikan,” kata Zulhikmi.

Kegigihan PGRI dalam memperjuangkan hak-hak guru baik negeri maupun swasta berdasarkan UUD 1945 beserta segenap peraturan pelaksanaan, dikatakan Zulhikmi dan Kadis Pendidikan belumlah surut, sekalian ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terus menerpa PGRI. Cakupan perjuangan itu; realisasi anggaran 20 persen dari untuk pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, jaminan pengembangan karier dan keprofesionalan guru, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan karena penguasaan materi ajaran, serta penguasaan metodologi pengajaran selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

Dalam penguasaan materi ajaran misalnya, untuk suatu hari saja dunia telah mencatat lebih kurang satu juta judul buku terbit. Sisi lain yang juga menjadi tantangan adalah rekayasa bidang teknologi komputer, dengan rekayasa tersebut maka tercipta beberapa perangkat alat lunak (software) pendidikan yang mempunyai kemampuan yang luar biasa dan sangat reasonable terhadap berbagai keadaan dan fungsi. Realitas ini merupakan kendala yang harus diantisipasi oleh prganisasi.

PENGUATAN

Tanggung jawab profesi juga terkena imbas kemajuan jaman, teristimewa untuk profesi pendidik, karena disamping tuntutan bidang akademik dengan perannya sebagai ahli pengetahuan, secara bersamaan guru membawa beban moral sebagai pendidik moral. Kemajuan teknologi ternyata tidak pernah steril dari budaya baru, teknologi selalu mempercepat dan membawa dampak pengiring, yang kadangkala bernuansa negatif, tanpa disadari langit-langit bumi telah menjadi atmosfer elektronik, yang dengan bebas dan tanpa merasa dosa mengalirkan informasi kesegala penjuru dunia, dan tidak memandang perbedaan budaya, etika serta estetika.

Suatu gambaran yang serba naïf dapat diakses oleh sebagian besar penduduk Indonesia karena parabola telah mampu mejembatani penyiaran TV asing, dengan tidak terasa terjadi penetrasi budaya. Secara bersamaan guru telah guru telah mendapat beban tambahan untuk memberikan perawatan budaya, agar moral bangsa tetap berada dalam bingkai budaya. Keadaan ini menjadi serba dilematik, sisi lain guru harus ahli dalam penguasaan subject mater,namun beberapa waktunya hilang untuk mengurusi bidang yang terkait dengan moral.

Sebagai tantangan tanggung jawab profesi, yang terkait dengan persosalan moral profesi adalah semakin lemhnya kepercayaan terhadap guru, karena nilai-nilai yang berkembang saat ini dengan cepat memberikanperubahan, namun berbagai persoalan individu utamanya kesejahteraan seorang guru masih belum dapat dikatakan menggembirakan. Kenyataan menunjukkan kepada kita,sering pula guru dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menekuni pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya merugikan nilai-nilai professional.ilustrasi yang sangat ringan dapat kita lihat, bahwa kemajuan ekonomi juga mengkondisi guru lebih senang bahkan lebih tekun mengerjakan fungsi-fungsi lain yang lebih menjanjikan dari pada mempertajam visi profesinya. Melihat realita ini, maka organisasi harus melakukan tindakan cerdas, dengan berupaya terus menerus melakukan seasat.

PERERAT KORSA

Profesionalisme selalu membutuhkan wahana untuk mempererat persaudaraan sesame-profesi, yang dapat pula difungsikan sebagai sarana sosialisasi pemikiran ataupun sebagai alat control profesi. Jiwa korsa dapat dijadikan wahana untuk membangun perlindungan profesi. Sebuah realita yang sulit dipungkir jika dalam menjalankan aktovitas profesinya mendapatkan ganguan,maka sebuah solidaritas akan membantu. Terkait dengan ini,maka peran perlindungan terhadap anggota organisasi dapat terealisasi. Terkait dengan jiwa korsa ini, PGRI kembali menyatakan jatidirinya,disamping profesi organisasi juga merupakan serikat kerja.

Sisi professional membangun citra profesionalisme guru dengan berbagai kompetesi,serta pengembangan karier, sisi lainya menjadi organisasi ketana kerjaan (serikat kerja) memberikan jaminan dari rasa kesewenangan dan ketidak adilan. Dalam menjamin eksistensinya sebagai organisasi profesi PGRI membangun jejaring(networking) baik local, nasional, dan international. Seperti jaringan dengan serikat kerja dan bergabung dalam KSPI-Konggres Serikat Pekerja Indonesia, menjalin kerja sama dengan organisasi profesi lain ISPI-ikatan Serikat Pekerja Indonesia. Secara international brgabung dalam Ei-Education International.

UPAYA PGRI

(Tidak berpikir hanya untuk guru tapi berpikir untuk kemajuan pendidikan anak bangsa). Upaya cerdas yang dilakukan PGRI sebagai organisasi profesi dan ketanagaan telah dilakukan bersama kelahirannya, namun demikian apresiati dan pengakuan masyarakat masih belum setimpal dengan perjuangan yang dilakukan.

Berikut perjuangan strategis yang dilakukan PGRI dalam mengemban amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan bangsa, hal ini menunjukkan bahwa PGRI tidak egois hanya memperjuangkan anggotanya namun, lebih mengarah pada kemaslahatan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana amanat konggres PGRI ke XVIII pada bulan November tahun 1998 di Bandung, bahwa segera diwujudkan adanya perlindungan hokum bagi para guru dengan nama “UNDANG-UNDANG GURU”, Upaya ini dilakukan dengan harapan Guru mendapatkan perlindungan atas profesi yang dijalankan, serta memperoleh kesejahteraan dan keselamatan kerja. Juga hilangnya perlakuan yang kurang manusiawi terhadap guru.

Pada era Presiden BJ Habibi, Pengurus Besar PGRI telah berhasil mendorong pemerintah untuk tambahan gaji PNS sebesar Rp.150 ribu. Tahun 1999 Pengurus Besar PGRI, melalui YPLP, melalui YPLP-Yayasan Pembina Lembaga Perguruan Pusat menunjuk Universitas PGRI Adi Buana Surabaya menyelenggarakan seminar Nasional bertajuk “Undangan-Undang Perlindungan Guru” dengan harapan out-put seminar difungsikan sebagai naskah akademis, pembicara diantaranya Prof. Dr dr Marsetyo Dono Seputro, WDF Rindo-rindo dan Prof.H Soelaiman Joes, pendidikan, tunjangan khusus, kemaslahan lain, tunjangan kelebihan jam mengajar bagi guru SD, insentif dan peningkatan kesejahteraan bagi guru swasta dan tenaga honorer.

Status karier dan kesejahteraan guru GTT. Guru wiyata bhakti,guru honorer juga terus diperjuangkan melalui berbagai pendekatan dan cara, Evaluasi sementara,perjuangan PGRI tersebut ada yang berhasil, tetapai masih banyak juga yang harus tetap diperjuangkan. Ketidakberhasilan itu menurut analisa sementara penyebabnya adalah karena kader PGRI belum menmpati posisi kunci dalam mengambil kebijakan dalam system pemerintahan. PGRI mengamati masih banyak pejabat pemerintah belum banyak memahami kebutuhan professional rill para guru. Para pejabat mempersepsikan pekerjaan guru sama saja denga jenis pekerjaan administrasi perkantoran lainya, sehingga tidak pelu mendapat perhatian khusus, padahal guru memiliki peranan strategis untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa ini.(malin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*