Pilkada Sumbar Ke MK, Kemenangan M-AJo Nyata

Oleh: Labai Korok Piaman

Advertisements

Saat ini sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pilkada Sumbar masuk kedalam tahap tanggapan pihak terkait yaitu Mahyeldi-Audy. Tanggapan dan penjelasan gugatan NA-IC, Maupun MuAlin dijawab dengan data, fakta sebenarnya dihadapan Hakim MK oleh Tim Hukum.

Penjelasan dari pihak Mahyeldi-Audy Joenaldy (M-AJo) telah membukak tabir klarifikasi kebenaran yang sebelum sidang MK seituasinya gelap. Bahwa diopinikan oleh semua pihak pengugat kemenangan Mahyledi-Audy dalam Pilkada Sumbar penuh dengan kecurangan, manipulasi, kezholiman, bagi-bagi sembako, memobilisasi pejabat Provinsi,  bagi-bagi uang dan lainnya.

Ternyata opini negatif terhadap M-AJo tersebut dalam sidang MK terbantahkan. Melalui pengacara, yang ketuanya Miko Kamal, asli orang Sungai Sariak, Piaman menjelaskan bahwa M-AJo seperti apa profesionalnya, bijaksananya, baik hatinya orang disekeliling Mahyeldi-Audy dalam mengelola pemenangan agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keminangan.

Bisa diambil contoh Na-Ic menggugat M-AJo diataranya, masalah Posko Utama dibiayai ASN, Laporan keuangan kampanye Mahyeldi-Audy cacat atau gugatan MuAlim yang mengatakan bahwa pasangan nomor 1 MaAlin dizholimi karena Mulyadi ditetapkan terjadi tersangka.

Menanggapi gugatan Na-IC atau MuAlim itu, Ketua Tim Advokasi dan Hukum Mahyeldi-Audy, Miko Kamal mengatakan bahwa hal tersebut telah diadukan oleh tim NA-IC ke Bawaslu Sumbar. Berdasarkan proses, Bawaslu Sumbar mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak ada pelanggaran Pilkada.

Padahal faktanya, uang untuk sewa bukanlah milik Alfiadi. Uang tersebut ia terima dari Joi Kahar untuk ditransfer kembali kepada Muharamsyah sebagai uang sewa gedung atau Posko Utama Mahyeldi-Audy. Jadi kasus sudah selesai.

Selanjutnya, tim NA-IC juga menilai adanya dugaan pelanggaran memberikan keterangan yang tidak benar dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Terkait ini bisa dijelaskan bahwa laporan di LPPDK itu ada form satu atau dua lembar. Dalam laporan itu memang dituliskan nol dananya, namun di lampiran ada dibuatkan. Jadi dana itu dimasukan ke dalam kolom lain-lain.

Soal penulisan ini juga sudah kami konsultasikan ke KPU Sumbar, kata KPU tidak apa-apa seperti itu, yang penting materinya. Jadi itu sudah selesai, pihak KPU sudah membenarkan.

Soal laporan keuangan Mahyeldi-Audy ini juga dikuatkan oleh audit yang dikeluarkan akuntan publik, dimana dinyatakan Mahyeldi-Audy dikategorikan patuh.

Sedangkan gugatan MuAlim tentang posisi tersangka saat Pilkada, semua kewenangan Polisi karena Polisi yang menetapkan. Sedangkan posisi tidak lagi tersangka karena ada permohonan dari Mulyadi agar pelaporan dicabut.

Kronologisnya dimulai pada tanggal 9 Desember 2020. Hasilnya diketahui Mahyeldi-Audy mendapatkan posisi pertama suara terbanyak. Sementara Mulyadi-Ali Mukhni berada di posisi ke tiga. Besok harinya, pada Kamis (10/12/2020), Mulyadi menelpon Audy Joinaldy. Dalam percakapan di telpon Mulyadi mengucapkan selamat atas kemenangan Mahyeldi-Audy.

Intinya Mulyadi mengatakan begini keterangan resmi Tim hukum Mahyeldi. Kata Mulyadi “Audy, ini kan Pilkada sudah selesai, uda sudah mengakui Mahyeldi-Audy sebagai pemenangnya, nah karena Pilkada sudah selesai uda kan tersangka sekarang, mohonlah untuk mencabut laporan itu, mau apa lagi kita, Pilkada sudah selesai. Begitu kata katanya,” katanya Mulyadi dikutib berita web langgap.id.

Dari telpon itu juga dibuatlah Mulyadi dan Audy janji bertemu. Besoknya, pada Jumat (11/1/2021) Mahyeldi-Audy dan dirinya menyambut Mulyadi di rumah Audy di jalan Ahmad Yani Padang. Dalam pertemuan itu Mulyadi mengucapkan selamat atas kemenangan, berfoto, dan ujung-ujungnya merayu agar mencabut laporan. Foto salam lima jari usai pertemuan itu pun tersebar di banyak media.

Namun dirinya sebagai tim hukum menyampaikan bahwa laporan tidak bisa lagi dicabut, sebab perkara sudah teregistrasi. Perkara bisa dicabut kalau belum teregistrasi. Tapi saat itu dia tetap meminta dicabut laporan. Mulyadi waktu itu terus berusaha meminta, ia sampaikan juga soal laporan atas nama Yogi di Bawaslu RI sudah dicabut.

Mulyadi memohon-mohon lagi dia waktu itu, diulangnya lagi, buat apa ini dilanjutkan, ini pilkada sudah selesai, pilkada kan badunsanak. Mendengar itu. Miko selaku pelapot tidak mau cabut sebenarnya, tapi Mahyeldi dan Audy dengan niat baik dan demi sesama suadara lalu meminta Miko agar mencabut laporan.

Begitu penjelasan bagaimana M-AJo ini memberikan hal terbaik agar Pilkada Sumbar berjalan secara bermatabat sesuai dengan adab urang diminangkabau.

Namun dengan adanya gugatan Pilkada Sumbar ke MK ini perlu juga disyukuri bahwa masyarakat Sumbar yang tidak tahu duduk perkaranya akan semakin mengerti dan kejadian ini semakin memperkuat kelayakan Mahyeldi-Audy jadi Gubernur Sumbar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*