PNPM Agam Beri Penyuluhan Perangkat Nagari

AGAM, PADANGTODAY.COM-Mewujudkan pengelolaan keuangan nagari yang transparan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (BPMPN) Agam mengatakan, secara umum penggunaan dana desa hanya dibolehkan untuk empat hal, yakni untuk pembiayaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakatan dan kemasyarakatan. Namun jika penggunaan dana tersebut di luar dari yang telah ditetapkan, maka penggunaannya akan diketahui dalam laporan per semester.

Advertisements

Untuk itu, agar penggunaan dana desa tersebut tepat sasaran, pemerintah kabupaten Agam melalui PNPM Agam bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubukbasung memberikan penyuluhan kepada perangkat nagari agar tidak salah dalam mengelola anggaran desa yang dapat menjerat ke kasus hukum, karena pelaksanaan penggunaan dana desa telah diatur dalam PP No 60 Tahun 2014, serta ketentuan lainnya nanti juga akan diatur dalam peraturan menteri.

” Pemkab Agam mendapatkan kucuran dana desa sebesar Rp 13,9 miliar. Dana itu disalurkan secara bertahap kepada 82 nagari yang ada di Kabupaten Agam, untuk penyaluran tahap pertama akan disalurkan bulan ini” ujar Welfizar, Kepala PNPM Agam.

lebih lanjut Welfizar menjelaskan, untuk penyaluran dana desa tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama disalurkan sebanyak 40 persen di bulan April, tahap kedua pada bulan Agustus sebanyak 40 persen dan tahap ketiga pada bulan November sebanyak 20 persen.

” Nantinya sebelum disalurkan ke rekening masing-masing nagari, dana tersebut terlebih dahulu pindah ke rekening daerah dari rekening pusat. Untuk penyaluran ke rekening nagari, syaratnya APB Nagari sudah disahkan” terangnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lubukbasung, Setyo Pranoto dalam penyuluhan hukum kepada pemerintah nagari yang dilakukan beberapa waktu lalu mengatakan, banyaknya persoalan hukum yang terjadi selama ini membuat aparat pemerintah takut mengelola anggaran negara. termasuk UU Desa merupakan yang paling rentan mengandung masalah besar di kemudian hari jika peraturan pengelolaannya tidak disosialisasikan.

Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penuntut, tapi juga menjaga keamanan dengan cara memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. ” Setelah dana desa diterima oleh masing-masing nagari, wali nagari tentunya belum memiliki planning penggunaan dana desa. Dengan sosialisasi yang diberikan, diharapkan dapat membuka wawasan kepada perangkat nagari agar menggunakan dana desa sesuai dengan tujuannya,” ujar Setyo Pranoto.(martunis)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*