PNS Merupakan Aset Pemerintah

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Berangkat dari Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Tabanan dan Badung Provnsi Bali 24 Februari hingga 1 Maret lalu, Komisi I DPRD Padangpanjang mengetahui begitu pentingnya pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan aset pemerintahan daerah.

Advertisements

Wakil Ketua II DPRD Padangpanjang Yulius Kaisar sebagai Koordinator rombongan saat itu mengatakan, pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tabanan saat dialog, berkewajiban dank omit melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik penghargaan maupun sangsi, mengacu pada perundang-undangan.

“Pemkab setempat betul-betul menempatkan posisi PNS sebagai aset pemerintahan. Dalam pengangkatan atau promosi pejabat SKPD, Pemkab setempat juga belum menerapkan undang-undang ASN karena belum terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk tekhnis,” tutur Yulius dari Partai Gerindra didampingi Wakil Ketua Komisi I Mahdelmi.

Rombongan yang diikuti seluruh anggota komisi seperti Mahdelmi (Golkar), Weki Harianto (PPP), Aditiawarman (PBB), Asyura Detako (PAN) dan Yuda Prasetya (Gerindra), juga melakukan dialog dengan DPRD Kabupaten Badung terkait tata ruang.
“Pemkab dan DPRD setempat sangat tegas dank omit menjalankan UU nomor 26 tahun 2007 dalam menyusun dan mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan daerah (RTRD). Di antaranya disebutkan, pemerintah berani mengganti kerugian masyarakat yang timbul akibat aturan tata ruang,” tambah Mahdelmi. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*