Presiden Jokowi Minta BPKH Tidak diisi Oleh Kalangan Politisi

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi

Advertisements

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak diisi oleh kalangan politisi. Pasalnya, akumulasi dana yang dikelola BPKH sangat besar dan berasal dari dana abadi umat serta dana setoran awal jamaah haji.

“Presiden wanti-wanti betul (anggota BPKH) ini bukan orang politisi, harus akuntabel orang-orang ini,” kata Lukman di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015).

Lukman melanjutkan, Presiden berharap BPKH segera terbentuk. Setelah itu, Presiden ingin BPKH memanfaatkan dana besar yang dikelolanya untuk pembangunan infrastruktur atau investasi yang menguntungkan.

Politisi PPP itu menuturkan, sesuai Undang-Undang Nomor 34/2014 tentang BPKH, pembentukan BPKH harus selesai pada Oktober 2015. BPKH akan diisi oleh lima anggota badan pelaksana dari kalangan profesional dan tujuh anggota dewan pengawas yang terdiri dari lima orang kalangan profesional dan dua orang perwakilan pemerintah.

Lima orang calon anggota dewan pengawas BPKH harus lolos uji kelayakan di Komisi VIII DPR. Adapun mengenai jumlah dana yang akan dikelola BPKH adalah dana abadi umat yang mencapai Rp 2,6 triliun dan dana setoran awal jamaah haji yang tiap orangnya menyetor rata-rata Rp 25 juta.

“Sementara jamaah yang antre bisa sampai belasan tahun dan puluhan ribu jamaah, akumulasinya besar sekali,” ujarnya.

Lukman menegaskan, lima anggota BPKH dari kalangan profesional dipilih oleh panitia seleksi bentukan Presiden. BPKH bertanggungjawab pada Presiden melalui Menteri Agama.

“Akhir Oktober harus terbentuk. Sekarang kita siapkan rancangannya PP-nya, tiga Perppres dan 1 Keppres, mudah-mudahan Agustus sudah selesai,” kata politisi PPP itu.

(ia/mms)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*