Prioritaskan Mekanisme Perubahan Prolegda

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Sesuai dengan ronhnya DPRD sebagai lembaga pembentukan Peraturan Daerah (Perda), Badan Legislasi (Baleg) pada DPRD Padangpanjang tahun anggaran ke depan menarget lahirkan setidaknya 4 peraturan Perda insiatif yang terdiri dari 1 Perda dari masing-masing komisi dan Baleg sendiri.

Advertisements

Ketua Baleg DPRD Padangpanjang, Suardi menyebutkan Ranperda yang berasal dari usulan insiatif DPRD secara mekanismenya akan disesuaikan dengan Tata Tertib (Tatib) DPRD. Usul inisiatif dimunculkan dalam anggaran Sekretariat DPRD, baik untuk penyusunan, pembuatan naskah akademik, uji publik, dan sosialisasi awal serta kebutuhan tenaga ahli.

“Selama ini DPRD Padangpanjang belum melahirkan satu pun Perda inisiatif, meski secara prinsip beberapa Perda merupakan usulan termasuk isinya murni dari kami. Namun karena selama ini digarap oleh SKPD terkait karena anggaran juga diposkan di sana, maka belum bisa disebut sebagai Perda inisiatif DPRD,” terang Suardi didampingi Asyura Detako dan Aditiawarman.
Saat kunjungan kerja (kunker) ke Bandung dan Cimahi Provinsi Jawa Barat 10-15 Februari lalu, yang juga diikuti Asyura Detako, Aditiawarman, Nasrullah, Imbral dan Sekwan Asrul diketahui, DPRD setempat melahirkan 2 Perda inisiatif dari 19 Ranperda yang diajukan. Sedangkan terkait penyusunan Prolegda, DPRD kota setempat telah menerapkan sejak 2007 yang didasarkan pada UU nomor 10 tahun 2004.

“Prolegda dibahas sebelum APBD disahkan sebagai dasar penganggaran pada SKPD pemrakarsa. Anggaran yang disediakan pada bagian hukum hanya untuk tim sinkronisasi dan harmonisasi draft Ranperda. Hal yang sama di Kota Cimahi, penyusunan Prolegda diawali usulan yang dimintakan kepada masing-masing SKPD dan ditindaklanjuti pembahasan oleh DPRD bersama Pemko,” ujar Asyura menambahkan.

“Ke depan, mekanisme perobuahan prolegda menjadi salah satu agenda prioritas Baleg yang telah berubah nama menjadi Badan Pembuat Peraturan Daerah (BP Perda). Di antaranya pengajuan dari Pemko akan melalui harmonisasi di BP Perda sebelum diajukan ke lembaga. Target Perda inisiatif yang kita siapkan, yakni Komisi I Transparansi tentang PNS, Komisi II berkaitan PDAM, Komisi III berkaitan TPA/TPSA dan BP Perda tentang perubahan Prolegda,” sebut Aditiawarman. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*