Pro-Kontra Mobnas harus Disikapi Bijak

Padangpanjang, Padangtoday—Perbedaan pendapat dan pandangan antara KPK dengan MenPAN terkait penggunaan mobil dinas (mobnas) saat mudik lebaran, masih membingungkan sejumlah kepala daerah di Sumbar. Termasuk Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang, belum mengeluarkan kebijakan hingga saat ini.

Advertisements

Wali Kota Padangpanjang, Hendri Arnis menilai dua cara pandang antara KPK dan MenPAN sama-sama memiliki sisi positif dan negatif. KPK melarang penggunaan mobnas karena merupakan fasilitas negara yang difungsikan untuk kepentingan pribadi saat mudik lebaran. Namun KPK dinilai juga terkesan tidak melihat disaat fasilitas pribadi digunakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kepentingan negara.

Sementara MenPAN yang memperbolehkan penggunaan mobnas untuk kepentingan pegawai yang membutuhkan saat mudik lebaran, dinilai terlalu ekstrim dan berlebihan tanpa pertimbangan lebih jauh. Salah satu dikatakannya, penggunaan mobnas terbukti disalahgunakan karena dipindahtangankan kepada anggota keluarga lainnya.

“Di satu sisi mobnas digunakan pegawai untuk keperluan di luar kedinasan, karena yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas pribadi. Apa lagi lebaran, mobnas tidak hanya dibutuhkan untuk berkunjung ke rumah saudara, juga menjadi kebanggaan sebagai pejabat negara. Yang perlu kita sikapi mungkin, untuk penggunaan fasilitas negara sesuaikan saja dengan peraturan yang berlaku,” jawab Wako Hendri kepada Padang Today.

Ketua Komisi I DPRD Padangpanjang, Nasrullah Nukman menyikapi pemakaian mobnas oleh PNS di saat mudik lebaran sebagai suatu persoalan yang tidak pssserlu diperdebatkan. Khususnya di Sumbar dan Padangpanjang khususnya, penggunaan mobnas saat lebaran tidak seperti DKI atau Jawa secara umum yang mudik lebaran mayoritas lintas provinsi.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut, pegawai yang besangkutan dalam pengunaan fasilitas negara di luar kedinasan harus diberikan tanggungjawab penuh dalam perawatan kendaraan tersebut. Larangan atau pengandangan mobnas oleh kepala daerah, dinilai dapat merugikan pemerintah dalam segi perawatan kendaraan.

“Di Padangpanjang misalnya, fasilitas untuk pengandangan mobnas tidak ada. Ketimbang didera hujan dan panas, lebih baik kendaraan diserahkan kepada pegawai untuk dimanfaatkan dengan syarat dirawat dan tidak menyusahkan orang lain,” jawab Nasrullah melalui selulernya. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*