Program Bantuan Pendidikan dan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Ilustrasi anak sd

Ilustrasi anak sd

Advertisements

PADANGTODAY.COM – Program bantuan pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo selama ini dinilai tak tepat sasaran. Pendataan pelayanan terhadap masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan pendidikan dan kesehatan tidak tepat sasaran.

Temuan tersebut dikemukakan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Solo (MP3S).

“Pendataan yang dilakukan kedua lembaga (Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan) tersebut masih banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk pendataan. Sebaliknya, warga yang mampu justru masuk dalam pendataan penerima bantuan,” ujar Ketua MP3S, Alex Taufik kepada wartawan, di Solo, Senin (20/4).

Alex juga menuding, Pemkot Solo melalui kecamatan dan kelurahan sering tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tim-tim yang ditunjuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di masing-masing wilayah tidak bekerja secara maksimal.

“Masyarakat yang tidak ada kepentingan serta keberpihakan dengan petugas tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Tetapi masyarakat yang loyal dengan petugas pendataan malah dimasukkan dalam daftar penerima bantuan,” ungkapnya.

Dia mencontohkan Bantuan Biaya Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS), yang seharusnya diterima warga miskin justru menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“BPMKS dan PKMS ini kan untuk masyarakat tidak mampu. Karena tidak loyal dengan petugas banyak masyarakat yang tidak masuk daftar penerima. Sehingga data penerima tidak tepat sasaran dan terkesan carut marut,” tandasnya.

Alex mengaku belum memiliki cukup data terkait pengaduan pelayanan publik lantaran organisasi yang dipimpinnya baru 2 tahun berdiri. Meski demikian pihaknya siap bekerjasama dengan Pemkot dalam membenahi pelayanan publik.

“MP3S siap melakukan monitoring serta pengawasan terhadap SKPD atau lembaga yang dinilai kurang bersahabat dengan masyarakat,” tegasnya.

Menurut Alex, selain menyoroti pendidikan dan kesehatan, pihaknya juga tengah membidik Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), transportasi, raskin, raskinda, pasar tradisional dan modern serta layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

(hhw/uil)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*