Puluhan Pedagang Datangi DPRD

Foto Ilustrasi Demo

Foto Ilustrasi Demo

Advertisements

Padang-today.com__Puluhan pedagang Kota Pariaman mendatangi DPRD guna mempertegaskan kesepakatan antara pedagang dengan pemerintah, Senen 07-11-2016 di Gedung DPRD Kota Pariaman.

Kedatangan pedaganag tersebut disambut langsung oleh ketua DPRD setempat dan langsung di giring ke ruangan rapat dewan setempat. Dengan tertib mereka mendatangi DPRD sekitar pukul 11.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 02.00 WIB.

Kedatangan Pedagang terseburt terkait rencana pembangunan Pasar Pariaman yang Nota benenya untuk pedagang. Namun dalam hal ini pembangunan pasar tersebut dinilai merugikan pihak lain. para pedagang, seakan

Ketua DPRD setempat, Mardison Mahyuddin ketika menjawab pertanyaan wartawan, di Pariaman, Senin, mengatakan puluhan pedagang dan pemilik kios tersebut datang menemui para wakil rakyat untuk mempertanyakan kesepakatan antara pemerintah setempat dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tentang pembangunan pasar yang dinilai merugikan pihak lain.

“Para pedagang datang mengeluh karena merasa tidak dilibatkan secara penuh terutama saat penandatanganan kesepakatan 18 Agustus 2016,” kata dia.

Ia mengatakan aspirasi para pedagang dan pemilik kios tersebut telah diterima secara penuh, DPRD setempat berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengadakan musyawarah bersama anggota dewan lainnya.

“DPRD belum bisa memutuskan sikap seperti apa yang harus diambil dalam waktu dekat, namun persoalan tersebut harus disikapi agar tidak menimbulkan masalah,” jelasnya.

Ia menegaskan DPRD belum ada mengesahkan anggaran terkait pembangunan Pasar Pariaman yang diperkirakan memakan dana mencapai Rp64 miliar.

Dalam pertemuan tersebut, DPRD meminta para pedagang agar tidak mudah terpancing emosi. Selain itu DPRD juga meminta kepada dinas terkait agar secara transparan membeberkan data siapa saja pemilik kios, pedagang dan termasuk hasil pihak konsultan terkait keadaan bangunan pasar.

Sementara itu salah seorang pemilik kios Pasar Pariaman, Uci, mengaku pihaknya dan sejumlah pedagang lainnya tidak dilibatkan saat penandatanganan kesepakatan pembangunan Pasar Pariaman 18 Agustus 2016.

“Sebagian dari kami tidak dilibatkan saat pertemuan tersebut, kami menduga yang hadir hanyalah para pedagang yang menyewa kios kepada pemiliknya,” ujarnya.

Terkait kesepakatan antara pemerintah daerah dengan unsur terkait seperti KAN dan Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia (APSI), ia menilai hal tersebut belum mewakili seluruh suara dan pendapat pemilik kios maupun pedagang.

“Dalam menyepakati pembangunan Pasar Pariaman ada dualisme organisasi yaitu APSI dan Koperasi Pedagang Pasar,” ujarnya.

Ia berharap dan meminta agar DPRD dapat menjembatani persoalan tersebut tanpa mengkorbankan hak para pemilik kios dan pedagang.

Dalam tuntutannya ia juga meminta data 149 pedagang dan pemilik kios yang menandatangani pembangunan Pasar Pariaman agar disesuaikan dengan para pemilik kartu kuning atau pemilik kios yang asli.

Sebelumnya Wali Kota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, persetujuan pembangunan Pasar Pariaman tersebut sekaligus pembubuhan tanda tangan yang merupakan komitmen dan kesepakatan pemerintah daerah bersama dengan para pedagang dan pemilik kios.

“Dari beberapa kali pertemuan dan musyawarah memang belum tercapai kata sepakat, hari ini 149 pedagang dan pemilik kios menyepakati pembangunan yang diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata dia.

Ia berharap kedepan para pedagang dan pemilik kios memegang komitmen bersama sehingga pembangunan pasar dapat direalisasikan.(sg)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*