Rapat Paripurna DPRD Penyampaian LKPJ Walikota Tahun 2017

Padang Panjang, Padang-Today.com – Penyampaian Nota Penjelasan Walikota Padang Panjang terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2017 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang yang disampaikan oleh Pjs. Walikota Padang Panjang Irwan, S.Sos, MM di ruang sidang DPRD, Senin (2/4).Penyampaian tersebut disaksikan langsung oleh 20 orang Anggota Dewan, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat, serta para Pejabat dan undangan lainnya.

Advertisements

Irwan menyampaikan proyek multiyears yang disepakati sejak tahun 2015, yaitu Pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang dan Pembangunan Islamic Center.

“Alhamdulillah bisa terwujud dan sudah diresmikan, semoga kita dapat mengelola dan menghidupkan pasar pusat secara fungsional sehingga menjadi pasar yang nyaman dan menyenangkan dikunjungi dan mampu memakmurkan para pelaku pasar,” jelasnya.

Selanjutnya, Irwan menjelaskan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah yang meliputi Visi dan Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut dihimpun dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2017 yang telah ditetapkan antara lain meliputi Peningkatan pemahaman dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat, Reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, Peningkatan pendidikan yang berbudaya islami, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Peningkatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, Pengembangan pertanian berbasis komoditi unggulan, Pengembangan industri dan perdagangan, Pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, Percepatan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, Mitigasi, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Seterusnya Irwan menerangkan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017, yang terdiri dari pertama, Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar Rp. 609.996.061.007,00 direalisasikan sebesar Rp. 591.062.889.679,69 atau sebesar 96,90 persen.
Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 87.942.928.085,00 dengan realisasi sebesar Rp. 88.837.033.624,67 atau sebesar 101,02 persen.

Sedangkan untuk Dana Perimbangan, yang direncanakan sebesar Rp. 459.607.837.058,00, direalisasikan sebesar Rp. 439.519.041.267,00 atau sebesar 95,63 persen. Untuk Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, direncanakan sebesar Rp. 62.445.295.864,00 direalisasikan sebesar Rp.62.706.814.788,00 atau 100,42 persen.

Dari bagian yang telah disebutkan tadi, untuk PAD sendiri itu didapat dari Pajak Daerah yang direalisasikan sebesar 100,61 persen, Retribusi Daerah realisasi sebasar 81,29 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan direalisasi sebesar 100,00 persen dan untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah direalisasikan sebesar 102,64 persen.

” Dari keseluruhan penerimaan PAD tahun 2017 itu sudah melebihi target, artinya kita harus mempertahankan dan kita tingkatkan sebagai upaya untuk memacu akselerasi pembangunan Padang Panjang,” ungkap Irwan.

Selanjutnya Irwan menyampaikan untuk Pengelolaan Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan total Belanja Daerah tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.755.647.398.631,39, dengan realisasi sebesar Rp.608.108.212.415,99 atau sebesar 80,48 persen, itu terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

“Untuk belanja langsung yang direncanakan sebesar Rp.538.108.112.252,00 direalisasikan sebesar Rp.410.898.058.523,99 atau sebesar 76,36 persen, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung, direncanakan sebesar Rp.217.539.286.379,39 direalisasikan sebesar Rp.197.210.153.892,00 atau sebesar 90,65 persen, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga,” terangnya.

Lanjut pada Pengelolaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang direncanakan sebesar Rp.145.651.337.624,39 dengan realisasi sebesar Rp.145.651.337.624,39 atau sebesar 100 persen, serta Pengeluaran Pembiayaan yang digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp.0,00 dengan realisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 100 persen. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*