Rasionalisasi Anggaran, KPU Payakumbuh Tegaskan, UU dan Aturan Pilkada 2015 Masih Berlaku

Hetta Manbayu Ketua KPU Payakumbuh

Hetta Manbayu Ketua KPU Payakumbuh

Advertisements

Payakumbuh, PADANG-TODAY.com-Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh nyaris hanya istirahat Ishoma saat Zuhur dan Asyar saja. Bahkan sehabis Shalat Maghrib, rapat internal KPU membahas rasionalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada 2017, baru ditutup. KPU Payakumbuh, Sekretaris KPU Dipa Surya Persada SSTP MM bersama dengan Kepala Sub Bagian Hukum Gustina SH, Kepala Sub Bagian Umum Jamilus, Kepala Sub Bagian Program dan Data Rori Ade Putra SIP, Kepala Sub Bagian Teknis Yuni Asdi, ikut rapat Rabu (30/3/2016) itu hingga selesai.

Sementara, Komisioner KPU; Ketua Hetta Manbayu SH, Anggota KPU Divisi Hukum & Pengawasan Ade Jumiarti Marlia SIP, Divisi Logistik, Umum, Keuangan dan Bagian Rumah tangga Haidi Mursal SP, Divisi Perencanaan dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Muhamad Khadafi, Anggota KPU Divisi Sosialisasi Yuzalmon SAg MSi memimpin rapat itu. Pembahasan anggaran berdasarkan draf jadwal pelaksanaan tahapan Pilkada yang kian dekat, perlu segera dirasionalisasikan.

Hingga hari ini, anggaran yang disediakan Pemko Payakumbuh, baru Rp5 Miliar saja. Sementara pengajuan KPU dulunya Rp16 Miliar. Rapat internal KPU ini, akhirnya berhasil merasionalisasi anggaran yang dibutuhkan guna pelaksanaan Pilkada 2017 di lembaga KPU Payakumbuh, sebesar Rp10,4 Miliar.

“Pada pasal 201 UU Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan Pilkada Serentak masih ada dua kali lagi, 2017 dan 2018. Jika UU revisi belum disahkan, artinya, UU yang masih berlaku kan UU nomor 8 ini!” ujar Ketua KPU Payakumbuh Hetta Man Bayu, ditunggui selesai rapat internal, lepas Isya.

Rapat ini juga mengalaskan rasionalisasi anggaran pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-118 tentang Standar Honorarium Penyelenggara Pemilu. Hetta Man Bayu sendiri mengatakan bahwa plot anggaran yang terakhir dirasionalisasikan secara internal berdasarkan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serta Permendagri 51 tahun 2015 tentang perubahan atas Permendagri 44 tahun 2015.

Selanjutnya KPU Kota Payakumbuh akan melayangkan surat ke Tim Penyusun Anggaran Daerah Kota Payakumbuh untuk meminta waktu bertemu menyampaikan hasil rasionalisasi ini. Hasil rasionalisasi ini diharapkan menjadi panduan bagi pemerintah Kota Payakumbuh untuk menerbitkan Nota Penyerahan Hibah Daerah (NPHD).(dsp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*