SKPD Bertanggungjawab Sosialisasikan Perda KTR

RSUD Kota Padang Panjang Kawasan bebas asap rokok.

RSUD Kota Padang Panjang Kawasan bebas asap rokok.

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Pemerintah Kota Padangpanjang terus menggencarkan sosialisasi terkait pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Setiap pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah daerah setempat, merupakan pihak paling bertanggungjawab dalam sosialisasi dan penertiban perda tersebut.

“Selain sebagai ujung tombak dari rangkaian sosialisasi Perda KTR, setiap pimpinan SKPD juga wajib mengawasi jalannya perda tersebut. Setidaknya, PNS harus menjadi contoh bagi masyarakat terkait penerapan perda tersebut, “kata Wakil Wali Kota Padangpanjang dr Mawardi, kemarin.

Sepanjang tahun 2014 ini kata Mawardi, setiap pimpinan SKPD, selain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, diwajibkan untuk mengusulkan pembuatan ruangan khusus bagi perokok (smooking area) di lingkungan kantor atau instansi masing-masing. Pemko Padang Panjang kata Mawardi, juga telah mengusulkan alokasi anggaran untuk pembuatan smooking area di kantor-kantor pemerintahan tersebut.

“Kita berharap, penerapan Perda KTR di Padang Panjang akan benar-benar mampu mengurangi angka perokok aktif dan tentunya meminimalisir dampak terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi, sanksi tegas juga telah diatur dalam perda itu, “jelas Mawardi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan pidana BAB X pasal 28, disebutkan bahwa setiap orang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok, dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 5 juta. Selanjutnya, setiap orang atau badan hukum yang menjual rokok di Kawasan Tanpa Rokok, dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Sedangkan untuk setiap orang atau badan hukum yang kedapatan menyelenggarakan iklan rokok dan mempromosikan rokok di Kawasan Tanpa Rokok di seluruh wilayah Kota Padang Panjang, dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp 15 juta.

“Selain sanksi-sanksi tegas, dalam perda tersebut juga telah mencakup secara keseluruhan dari ruang lingkup pengaturan. Mengingat persoalan ini sangat penting, maka kami minta seluruh pimpinan SKPD benar-benar fokus dalam mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, “ujar Mawardi.

Disebutkan Mawardi, pemberlakuan sanski tegas terhadap tindak pidana pelanggaran perda tersebut, diselenggarakan atas dasar perlindungan HAM, keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan kepentingan umum. Sementara tujuan ditetapkan perda itu antara lain untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, membudayakan hidup sehat, menekan angka pertumbuhan perokok pemula, serta melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.(nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*