Soal Penggunaan Anggaran, Walinagari Harus Hati-hati

IMG_20150615_193927Padangpariaman,Padangtoday.com-Wali Nagari selaku penanggung jawab

Advertisements

anggaran keuangan nagari, jangan sembarangan mengeluarkan biaya kalau

tidak di dalam Anggaran Pembelanjaan (APB) Nagari, jangan coba-coba

mencairkan keuangannya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah (DPPKA) Padangpariaman, Hanibal ketika menjawab www.padangtoday.com pada Workshop

Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2015, se

Kabupaten Padangpariaman, Sumbar Jum’at (12/6) lalu di Hall Pemda Saiyo

Sakato Padangpariaman.

Menurut Hanibal, nagari harus mempunyai Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) sesuai dengan periode tugas wali nagari. Selain itu,

harus ada rencana kerja tahunan dan perlu juga membuat rencana

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Nagari.

Ia menjelaskan, anggaran nagari ada yang berasal dari APBN dan

ada berasal dari APBD Padang pariaman, ke depan, tugas kerja wali

nagari dengan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari cukup berat. Wali Nagari

harus bersama dengan  perangkatnya harus mempunyai nyali di dalam

mencari pendapatan asli nagari.

“Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari,” ujar

Hanibal.

Sebagai acuan di dalam mengelola keuangan, lanjut Hanibal, ada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun

2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa/nagari.

Dalam pasal 1 ayat 9, disebutkan, Dana Desa/nagari adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi desa/nagari yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Kabid Anggaran dan Pendapatan, Ali Mustafa, mengatakan,

wali nagari dengan Bamus harus sejalan dan sependapat terhadap rencana

dan pembangunan yang akan dibuat di dalam nagari.

Dikatakan Ali Mustafa, anggaran yang telah disepakati dan disahkan

Bupati dalam RAPB Nagari wajib dibelanjakan sesuai dengan tahun

anggaran berjalan, transparan, akuntabel, partisipatif, efektif,

efesien dan ekonomi.

“Jangan sampai terjadi Sisa Lebih Penganggaran (Silpa) terlalu banyak,

apabila hal itu terjadi terlalu tinggi akan didenda dengan mengurangi

anggara pada tahun berikutnya,” tandasnya.(eri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*