Solusi Penyelesaian Kisruh KONI Kabupaten Solok

.

* Syaiful: Bupati harus Turun Tangan
.

AROSUKA, PADANG-TODAY.CoM

Kabupaten Solok terancam tidak bisa mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2016 yang akan dihelat di Kota Padang pada November mendatang. “Kudeta” yang dilakukan Rudi Horizon dan kelompoknya mengambil alih kepengurusan KONI Kabupaten Solok dari H Atmi Fomi berbuntut panjang.

“Pelengseran” yang dilakukan Rudi dan kelompoknya via musyawarah Olahraga Luarbiasa (Musorkablub) 30 Juni lalu, memang “berhasil” merebut kepengurusan organisasi yang memayungi insan olahraga Kabupaten Solok itu. Mereka telah dilantik oleh Plt Ketua Umum KONI Sumbar Syaiful pada 24 Agustus lalu. Namun, ketidakrapian dan ketidaktelitian kudeta tersebut membuat Rudi dan kelompoknya harus berurusan dengan hukum. Atmi Fomi menemukan sejumlah celah pelanggaran dalam surat mosi tidak percaya dan surat pernyataan yang dijadikan alasan bagi Rudi dan kelompoknya untuk menggelar Musorkablub.

Fomi memidanakan kepengurusan yang “mengudeta” dirinya ke Polres Solok Arosuka terkait pemalsuan dokumen dan rekayasa surat-surat serta penggunaan kop surat dan stempel KONI Kabupaten Solok tanpa izin. Secara administratif, Fomi juga sudah melayangkan surat keberatan ke KONI Sumbar yang ditembuskan ke Ketua KONI Pusat, Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Bupati Solok, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Kapolres Solok Arosuka dan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Solok.

Kubu Rudi Horizon pun tidak tinggal diam. Berbekal surat rekomendasi Bupati Solok Nomor: 842/Bup-2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang rekomendasi penerbitan SK KONI Kabupaten Solok yang berujung terbitnya SK KONI Sumbar Nomor: 195 tahun 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang pengukuhan pengurus KONI Kabupaten Solok. Mereka pun dilantik oleh Plt Ketua Umum KONI Sumbar Syaiful pada 24 Agustus lalu. Usai dilantik, mereka pun langsung bekerja dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan sejumlah pengurus cabang (pengcab) olahraga di Kabupaten Solok.

Meskipun sudah dilantik, ternyata tidak serta merta masalah selesai. Persiapan atlet untuk Porprov November mendatang ternyata tidak berjalan. Padahal waktu tinggal sekitar dua bulan. Melihat kondisi ini, DPRD pun campur tangan. DPRD memanggil kedua kubu yang berseberangan dan mendengarkan penjelasan. Akhirnya, DPRD mengeluarkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya Bupati (Pemkab Solok) harus turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Sejumlah Pengcab mulai bersuara tentang vakumnya persiapan menuju Porprov ini dan masalah yang terjadi di tubuh KONI Kabupaten Solok. Ketua Harian Kodrat (Tarung Derajat) Kabupaten Solok, Syaiful menyatakan sangat menyayangkan terjadinya masalah ini. Apalagi, masalahnya justru muncul di saat atlet seharusnya bersiap menuju Porprov.

“Siapa yang korban? Atlet. Bukan mereka yang sedang berebut kekuasaan. Kedua pihak sama-sama memiliki kesalahan. Tapi jangan sampai nafsu kekuasaan mengorbankan orang banyak,” ujarnya.

Syaiful menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Karena telah terjadi dead lock (kebuntuan,red), sebab kedua kubu saling mengklaim sebagai pengurus yang sah, harus ada penengah. Pria yang juga Bendahara di Perkemi (kempo) Kabupaten Solok menyatakan bupati dan jajarannya adalah pihak yang paling pas menengahi masalah ini.

“Bupati harus turun tangan menyelesaikan masalah ini. Keikutsertaan atlet-atlet di Porprov membawa nama baik daerah dan pemerintahan Kabupaten Solok. Kalau tidak disikapi segera, masalah ini akan berlarut-larut dan Kabupaten Solok bisa terancam tidak bisa ikut Porprov 2016. Bupati harus memanggil kedua kubu dan segera menunjuk personil untuk menggantikan fungsi KONI Kabupaten Solok. Personil itu harus orang-orang yang netral dan tidak berasal dari dua kubu yang berseberangan. Hal ini adalah untuk menyelamatkan atlet-atlet agar tetap bisa berlaga di Porprov,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengcab PBSI (bulutangkis) Edyart, menyatakan pihaknya meski tidak ikut serta dalam konflik ini, namun merasakan langsung efek yang ditimbulkan. Akibat dana yang belum turun, persiapan atlet yang akan turun di Porprov mendatang jadi terganggu. Akibatnya, PBSI Kabupaten Solok harus menguras uang kas organisasi dan menggunakan dana pribadi dari beberapa orang pengurus.

“Kami tidak mau masuk dalam pusaran konflik ini. Namun kami merasakan langsung efeknya. Kami telah menggelar seleksi dan mengikuti serangkaian ujicoba untuk atlet-atlet yang akan berlaga di Porprov nanti. Karena dana KONI belum turun, kami terpaksa menggunakan dana kas dan dana pribadi beberapa orang pengurus. Kami mengharapkan Pemkab bisa segera menyelesaikan masalah ini, sehingga kita bisa nyaman mempersiapkan atlet yang akan membela nama Kabupaten Solok di Porprov nantinya,” ujarnya.

Pria yang juga Ketua Umum DPD Partai Nasdem Kabupaten Solok ini juga berharap DPRD bisa membantu menyelesaikan konflik ini. Sebagai perwakilan masyarakat, DPRD punya peran dan tanggung jawab dalam masalah ini.

“DPRD harus membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga masalah ini bisa selesai dengan segera, dan persiapan atlet bisa segera di maksimalkan meski waktu semakin sempit,” lanjutnya. (*)
.

[RIJAL ISLAMY / YANCE GAFFAR]

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*