Suhatri Bur, Tindak Lanjut BPK Harus Tuntas

Advertisements

 

Padang-Today.com__Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus di selesaikan sesegera mungkin. Artinya tindak lanjut BPK harus tuntas. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur pada saat menandatangani kesepakatan masing-masing Kepala SKPD di Lingkungan Pemkab Padangpariaman, Senin 20-06-2016 di IKK Parit Malintang.

Kepala SKPD se-Padang Pariaman menandatangani kesepakatan dalam rangkan menindaklanjuti temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Penandatanganan kesepakatan yang digagas oleh Inspektorat tersebut disaksikan oleh Wabup Suhatri Bur dan Sekda Jonpriadi.

“Sesuai kesepakatan temuan ini harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 Juni s/d 20 Juli 2016,” kata Wabup Suhatri Bur di Ruang Rapat Bupati.

Dalam siaran perss Humas Setdakab Padangpariaman, Kata Suhatri Bur, Upaya percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI difokuskan terhadap penatausahaan aset dan keuangan yang nantinya akan didampingi oleh jajaran Inspektorat.

Suhatri Bur menegaskan, Terkait masih adanya aset yang tidak bisa digunakan lagi yang membebani daerah disarankan untuk penghapusan aset atau dilelang. Contoh kendaraan dinas yang tidak layak pakai yang memenuhi kriteria 10 tahun pemakaian maka disarankan pelelangan umum.

“Intinya tindak lanjut temuan BPK harus tuntas,” tegas Suhatri Bur.

Ke depan, ia berharap SKPD melakukan pembenahan dan soliditas untuk mempertahankan Opini WTP Murni dengan sistim akuntasi berbasis akrual.

Pada kesempatan itu,  Kepala DPPKA Hanibal mengatakan bahwa tahun depan pemeriksaan BPK akan fokus ke SKPD-SKPD. Karena itu ia menekankan agar Laporan keuangan dibuat oleh SKPD agar benar-benar dipahami, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.

“Pencatatan aset dan penerimaan daerah harus dibukukan dalam 1×24 jam oleh Pengelola Barang atau Bendahara,” kata mantan Kepala BKD itu.

Inspektur Dewi Roslaini menambahkan suatu tugas berat mempertahankan WTP Murni yang baru saja diraih. Untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi pengelola keuangan, Inspektorat telah membuat inovasi dengan meluncurkan program klinik konsultasi keuangan.

“Jadi silahkan datang ke Inspektorat untuk berdiskusi jika menemui permasalahan tindak lanjut temuan BPK dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Dewi mengakhiri. (suger)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*