Surati Pemerintah Daerah, Warga Lintau Pertanyakan Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Wali Nagari

Fhoto : Tokoh Masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara Yoeskal Noer memberikan surat kepada Sespri Wakil Bupati Tanah Datar. Surat tersebut diketahui masaalah beberapa pasal yang terdapat di Perda No 1 Tahun 2017 Tentang Pilwanag.(ddy)

Advertisements

TANAH DATAR, www.padang-today.com,- Usai menerima surat balasan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar Anton Yondra, Senin (26/02/18) warga Lintau Kabuoaten Tanah Datar akhirnya menyurati Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi.

Sebelumnya warga yang merupakan tokoh masyarakat Kecamatan Lintau Buo Utara, Azwar. DT. Sanyato Nan Gadang dan Yoeskal Noer menyurati DPRD Tanah Datar tentang keabsahan beberapa pasal pada Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pilwanag di Tanah Datar.

“Sebagaimana yang tertulis didalam lembar surat balasan dari Ketua DPRD Tanah Datar ini, kami perwakilan dari masyarakat Lintau Buo Utara ingin menyampaikan surat aspirasi atas beberapa pasal maupun ayat dalam Perda Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemilihan Wali Nagari dan beberapa hal penting lainnya,” ucap Yoeskal Noer

Kuat dugaan, kata Yoeskal, beberapa pasal bertentangan dengan undang-undang terkait, yakni tentang calon wali nagari yang berstatus sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Masyarakat di Tanah Datar ini ucapnya, adanya pembelajaran kepada merwka dari eksekutif maupun legislatif tentang perda yang menyangkut keterlibatan ASN yang terlibat dalam pusaran politik di nagari, yakni pemilihan wali nagari.

“Kami ingin mempertanyakan beberapa poin atau pasal yang ada di peraturan daerah tersebut, katanya ini peraturan bukan inisiatif dari DPRD, dan apakah ada peraturan yang di inisiatifkan oleh dewan yang terhormat tersebut? Dan saya duga kuat Perda Nomor 1 tahun 2017 tentang pemilihan Wali Nagari tersebut cacat sedari embrionya,” tutur Yoskal di Pelataran Parkir Kantor Bupati Tanah Datar.

Dikatakan tokoh masyarakat yang dikenal vokal itu mengatakan, jika saat ini ada wali nagari disalah satu kecamatan di Tanah Datar ini yang mempunyai rangkap jabatan sebagai pejabat, dan ini katanya sudah bertentangan dengan peraturan tentang ASN.

“Kita ingin pimpinan daerah dan pakar hukum mereka untuk dapat berdiskusi bersama menyangkut hal ini,  karena kami sangat meyakini langkah yang kami ambil ini dapat meluruskan tentang peraturan daerah yang saya nilai terlalu prematur dikeluarkan karena desakan menghadapi tahun politik di Tanah Datar,” pungkas Yoeskal.

Sementara itu, Azwar Dt. Sanyato Nan Gadang meminta, agar pemerintah daerah dan DPRD merevisi kembali Perda yang tertuang didalam nomor 1 tahun 2017 tersebut, karena pada aturan yang lebih tinggi ada aturan yang mengenai ASN.

“DPRD sendiri jangan salah penafsiran tentang kami yang awam ini, karena seperti jalurnya DPRD adalah wadah tempat menyampaikan aspirasi.  Kami hanya ingin pemerintahan kabupaten tanah datar yang transparan, akuntable dan responsif terhadap permasalahan yang terjadi,” sebut Azwar.

Kedua yokoh masyarakat itu, merasa sedikit kecewa karena kedua orang pimpinan daerah, Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar sedang tidak ada ditempat.

Dan surat tersebut di serahkan kepada Sekretaris Pribadi (Sespri) Wakil Bupati, yang diterima langsung oleh Silvi dari tangan tokoh masyarakat tersebut.(ddy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*