Tag Archives: Kehadiran

Batal di Limapuluh Kota, Peringatan HBN Dipusatkan di Padang, Wabup: Kehadiran Jokowi Diharapkan Wujudkan Kompensasi 

Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan ketika bertemu dengan Direktur Bela Negara, Laksamana Pertama TNI M Faisal di Kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Rencana kedatangan Presiden Jokowi guna menghadiri peringatan Hari Bela Negara (HBN) pada 19 Desember 2016 ini, ke Kota Padang diharapkan tetap membawa harapan agar tuntutan kompensasi terhadap daerah basis PDRI diwujudkan. Batalnya peringatan HBN yang menurut rencana awal akan terpusat di Limapuluh Kota, sontak mengundang pertanyaan para tokoh masyarakat. Pembatalan pemusatan kegiatan HBN di Limapuluh Kota, diketahui setelah ...

Read More »

Bupati Irfendi Arbi Sidak, Tingkat Kehadiran PNS Tinggi

Bupati Irfendi Arbi saat Sidak ke Dinas Pendidikan

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Tingkat kehadiran para pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Limapuluh Kota pada hari pertama Ramadhan 1437 H cukup tinggi. Hal ini didasarkan pantauan langsung Irfendi Arbi ke sejumlah kantor, Senin (6/6). “Hasil pantauan ke Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana  (BPPKB), Dinas Pendidikan dan Instalasi Farmasi tingkat kehadiran PNS tinggi,” ujar Irfendi Arbi. Diperkirakan tingkat kehadiran mencapai 99 ...

Read More »

Kehadiran Jokowi Di Padangpariaman Memotivasi Realisasi Dana Desa

Padangpariaman—Padangtoday.com—Keberadaan Jokowi di Padangpariaman memotivasi percepatan realisasi dana desa dalam program padat karya yang dibiayai oleh dana desa. “Kita harus dorong percepatan realisasi dana desa didaerah,” ungkap Jokowi saat mengunjugi Padangpariaman, Kamis 08/10/2015 di Parit Malintang. Sebelumnya orang nomor satu ini juga mengunjungi beberapa daerah di Sumatera Barat. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Parit Malintang Padangpariaman beserta rombongan ...

Read More »

PP PPPK Akan Menutup Kehadiran Honorer

JAKARTA,PADANGTODAY.COM-Istilah honorer tidak akan ada lagi jika Peraturan Pemerintah (PP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah diterbitkan. Yang ada nanti hanyanya pegawai aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari PNS dan PPPK. “PP PPPK akan menutup kehadiran honorer-honorer. Kalau sampai ada yang masih mempekerjakan honorer, sama artinya melanggar undang-undang,” tegas Karo Humas dan Protokol Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat ...

Read More »