Tag Archives: Perpres

DPR Tak Senang Disalahkan Dalam Hal Terbitnya Perpres No.39/2015

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Pimpinan DPR tak senang dipersalahkan dalam hal terbitnya Peraturan Presiden No.39/2015 yang menurut Sekretariat Negara diterbitkan Presiden Joko Widodo merespon surat yang dikirim Ketua DPR Setya Novanto. Ditemui di gedung parlemen, Senin (6/4), Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta masyarakat jangan hanya mempersalahkan mereka atas terbitnya Perpres yang mengatur fasilitas uang muka pembelian mobil perorangan pejabat negara sebesar Rp210 ...

Read More »

Jokowi Perlu Menyeuaikan Diri, Keliru Bila Presiden Tidak Paham Isi Perpres

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Sikap Presiden Joko Widodo yang menyalahkan Menteri Keuangan terkait terbitnya peraturan presiden tentang kenaikan tunjangan uang muka kendaraan bagi pejabat negara dipertanyakan. Presiden seharusnya bertanggung jawab penuh dengan perpres yang ditandanganinya. “Makin menakutkan nih Pak Presiden, masa enggak tahu isi yang dia tanda tangani,” kata pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Senin (6/4/2015). Hendri mengatakan, Presiden tak seharusnya melempar ...

Read More »

Polemik Perpres Nomor 26 Tahun 2015 Berujung di Mahkamah Agung (MA)

Jakarta, PADANGTODAY.COM-Polemik mengenai Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan besar kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan berujung di Mahkamah Agung (MA). Empat orang aktivis yang mengaku merupakan mantan relawan Jokowi, mengajukan gugatan judicial review atas Pepres dimaksud, lantaran dinilai bertabrakan dengan pasal 13 UU 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 4 ayat 2 ...

Read More »

Perpres Hambat Pencairan Biaya Makan dan Minum, Puluhan Siswa SMA 1 Dikeluarkan dari Asrama

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Puluhan siswa SMA Negeri 1 Padangpanjang dipulangkan. Pasalnya, adanya perubahan peraturan perundang undangan yang dibuat Presiden (Perpres) RI tentang penggunaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padangpanjang, sehingga realisasi penggunaan anggaran mengalami penundaan. Didalam surat edaran Perpres yang sudah empat kali direvisi tersebut, beberapa program disdik yang telah direncanakan mengalami stagnan, sehingga harus dilakukan verifikasi ulang setiap ...

Read More »