Tag Archives: Regulasi

Suhatri Bur, Jangan Sampai Pelantikan IDI Hanya Menjawab Tuntutan Regulasi

Padang-today.com__Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur hadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Padang Pariaman Periode 2018-2021 dan membuka secara resmi pelaksanaan Seminar Update Kegawatdaruratan Medis di Pelayanan Primer di Aula Dinkes Kab. Padang Pariaman, Sabtu (02/03). Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Yutriadi Rivai, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Aspinuddin, Kabag Humas Andri Satria Masri, Pimpinan BPJS Kesehatan ...

Read More »

Rakor Bahas Evaluasi Kinerja dan OPD Baru: SKPD Tunggu Regulasi Pembagian Kewenangan dan Aset

Rakor Bulanan tentang Evaluasi Kinerja 2

Limapuluh Kota, PADANG-TODAY.com-Sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menunggu regulasi dan kebijakan terkait pembagian aset dan kewenangan menyusul mulai diberlakukannya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru awal 2017 ini. Diberlakukannya OPD baru, membuat tupoksi serta kewenangan beberapa SKPD tumpang tindih. Persoalan ini menjadi topik pembahasan dalam rapat koordinasi (Rakor) tentang evaluasi kinerja antar SKPD bersama Sekretariat Daerah yang berlangsung di ...

Read More »

Presdir MMI Keizo Okue Masih Memikirkan Regulasi Yang Telah Disiapkan Pemerintah Indonesia

Surabaya, PADANGTODAY.COM-PT Mazda Motor Indonesia (MMI) masih bergeming meski Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi baru terkait perakitan lokal, Permenperin No 34 Tahun 2015. Peraturan baru ini dibuat untuk mendorong investasi otomotif di dalam negeri sekaligus memperbesar volume ekspor. Salah satu fokus utama pemerintah, mengajak merek-merek yang selama ini mengandalkan pasokan unit impor utuh (CBU) untuk berinvestasi perakitan di dalam negeri. ...

Read More »

Mahyeldi: UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Produk Regulasi

PADANG, PADANGTODAY.com-Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah sebuah keniscayaan. Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya. Menurut Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan produk regulasi yang maju dalam mewujudkan keterbukaan penyelenggara negara. “Dalam konteks ini, ...

Read More »