Tak Ada Alasan Hibah Bansos Tertahan

Padangpanjang, PADANGTODAY.com-Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 30 Desember 2014 nomor 903/1366/Keuangan Daerah ditindaklanjuti edaran Gubernur Sumbar yang berkaitan terhadap penundaan realisasi dana hibah dan bantuan sosial (bansos) terbukti hanya berlaku di Provinsi serta kabupaten kota di Sumbar saja. Hal itu dibuktikan saat kunjungan alat kelengkapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padangpanjang ke Bantul dan Kulonprogro Provinsi Yogyakarta, 10-15 Februari lalu.

Advertisements

Anggota Banggar DPRD Padangpanjang dari Partai PBB, Hendra Saputra mengungkapkan dua kabupaten yang dikunjungi rombongan beranggotakan 10 anggota dewan tersebut terkbukti masih tetap merealisasikan pencairan dana hibah dan bansos. Masing-masing turut serta dalam rombongan, yakni Asril Kusuma, Erizal, Yulius Kaisar, Mahdelmi, Desfa Remindo, Idris, Yudha Prasetya, Hendra Saputra, Hukemri dan Weki Harianto.

“Selain secara legitimasi keputusan tersebut dengan pengesahan anggaran daerah APBD 2015 Kota Padangpanjang telah disahkan lebih awal jauh sebelum edaran dikeluarkan, yakni pada 17 Desember 2014, tidak ada alasan menunda pencairan anggaran. Alasan itu dipertegas dengan penganggaran yang mengacu Permen 22 tahun 2012, sehingga tidak ada pelanggaran yang dikhawatirkan,” ungkap Hendra.

Hal yang sama juga ditegaskan Ketua DPRD Padangpanjang Asril Kusuma, kebijakan yang diambil Pemko Padangpanjang menunda pencairan hibah dan bansos dinilai gegabah dalam menyikapi edaran Gubernur Sumbar tersebut secara langsung telah memberikan efek negative karena bisa memperlambat penyelesaian permasalahan sosial dan upaya pencapaian target pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain ditegaskan politisi senior Partai Golkar itu, Padangpanjang selama ini tidak pernah mengabaikan peraturan perundang-undangan tentang dana hibah dan bansos. “Secara kelembagaan kami mengingatkan pemerintah untuk lebih logis dalam mengambil kebijakan mengingat anggaran yang telah disediakan cukup besar dan sangat jelas peruntukkannya,” tegas Asril Kusuma.

Hukemri dari Partai PAN juga sangat menyayangkan sikap Pemko yang terkesan tidak tegas menyikapi edaran Gubernur Sumbar. Anggaran hibah dan bansos pada APBD 2015 yang mencapai Rp9 miliar untuk penanggunalan masalah sosial masyarakat termasuk pengentasan kemiskinan diprediksi akan menjadi Silpa, jika realiasi dilakukan di penghujung tahun anggaran.

“Semestinya Pemko mendesak Pemprov atau kalau perlu menyurati kementerian sebagai bentuk protes seperti yang dilakukan sejumlah daerah tetantangga. Ini sangat disayangkan, salah satu resiko yang memiriskan harus dialami masyarakat kita yang kurang mampu yakni tidak bisa menerima bantuan pendidikan untuk perguruan tinggi. Meski telah dialihkan sementara melalui bantuan BAZ, tentu nilainya tidak maksimal,” sebut Hukemri.

Demikian juga disampaikan Yuda Prasetya tentang penyaluran dana hibah dan bansos yang telah dianggarkan melalui APBD 2015. Edaran dikeluarkan gubernur hanya berlandaskan evaluasi APBD provinsi tentang dana hibah dan bansos yang tidak perlu dikhawatirkan sepanjang sesuai aturan berlaku. “Penyaluran jelas dan tepat sasaran. Di mana penerima harus by name by address, berbadan hukum dan tidak boleh tahun berturut-turut,” tegas Yuda menambahkan. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*