Tanggapi Unjuk Rasa, Menteri Susi Ijinkan Nelayan Kembali Melaut

Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam sebuah kunjungan.

Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam sebuah kunjungan.

Advertisements

Padang, PADANG-TODAY.com-Usai unjuk rasa yang dilakukan nelayan di Sumatera Barat, Rabu 15 Juni 2016 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya kembali memberi izin untuk melaut kembali.

Sekitar 2.000 nelayan dari sejumlah daerah di Sumatera Barat menuntut agar Menteri Susi mengizinkan nelayan yang menggunakan mesin di atas 30 Gorss Ton (GT) untuk dapat melaut.

Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Susi itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit. Berdasarkan hasil pertemuan di Jakarta bersama Menteri Koordintor (Menko) Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli hari Kamis 16 Juni, Menteri Susi akan merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah RI.

“Sebelum aturan baru terbit nelayan diizinkan melaut hingga Desember mendatang,” kata Nasrul Abit usai pelaksanaan Safari Ramadhan di Masjid Jami’ Tarok, Bukittinggi, Jumat malam (17/6).

Nasrul Abit mengatakan, pada Senin esok, nelayan sudah boleh melaut sebagaimana biasa.

Aturan Menteri yang mengharuskan pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berkapasitas 30 GT yang harus diurus ke Kementerian Kelautan Perikanan, menuai protes dari nelayan. Kebijakan tersebut dinilai nelayan sangat menyiksa mereka.

Sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut,  pada Rabu 15 Juni lalu, sekitar 2.000 nelayan asal Pesisir Selatan, Padang dan Pasaman Barat berunjuk rasa. Nelayan mendesak untuk segera pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah RI.

“Bagan kami kapasitas 30 GT ke atas. Mengurus SIPI ke Jakarta tidaklah mudah dan lama, butuh biaya besar. Kalau tidak punya Surat Izin Penangkapn Ikan (SIPI), bagan kita ditangkap, lalu kami hidup dengan apa? Kami minta izin itu dikembalikan ke Provinsi biar mudah,” kata Koordinator aksi, Aswardi saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar.

Aswadi mengatakan, terdapat 4 tuntutan yang disuarakan masyarakat, di antaranya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar berjuang mendesak pencabutan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberatkan nelayan, salah satunya pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) yang harus diurus ke Kementerian Kelautan Perikanan.(rel/Dodi Syah Putra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*