Tangkal Tindak Korupsi, Pemko Terapkan Transaksi Non Tunai

Padangpanjang, Padangtoday—Menindaklanjuti kerja sama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang mulai menerapkan transaksi pembayaran non tunai dilingkungan pemerintah setempat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Advertisements

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Kota (Setko), Ampera Salim menyebut program tersebut sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Melalui pola pengelolaan keuangan daerah non tunai, setidaknya menghindarkan tindak kenakalan oknum dalam menggunakan kewenangan.

Melalui kebijakan yang telah efektif sejak awal Oktober dikatakannya juga memberikan manfaat baik tidak hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) namun juga terhadap pihak kelompok masyarakat selaku mitra pemerintah. Segala bentuk urusan pembayaran atas kerja sama yang dijalin ke dua bilah pihak, harus menggunakan sistem perbankan.

“Kebijakan kepala daerah mengalihkan proses pencairan keuangan menggunakan sistem perbankan terkait berbagai bentuk pembayaran yang selama ini secara tunai, merupakan aplikasi komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala bentuk indikasi tindak korupsi,” terang Ampera di ruangan kerjanya, Jumat (16/10) kemarin siang.

Sementara Wali Kota Padangpanjang, Hendri Arnis menegaskan pencairan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kesepakatan bersama Bank Indonesia harus melalui rekening personal atau kelompok bersangkutan. Karena itu dikatakannya, semua rekanan atau mitra harus memiliki rekening pada Bank Nagari.

Bentuk pencairan yang bersumber dari APBD tersebut di antaranya berupa gaji aparatur, tambahan penghasilkan bagi aparatur, berbagai bentuk honor, gaji pegawai honorer, upah pekerja harian, pembayaran berbagai tagihan kepada pihak ketiga atau rekanan. Hal ini diharuskan untuk menghindarkan budaya “sumbangsih” dari penerima terhadap aparatur pengelola keuangan pada instansi terkait.

“Sistem ini diterapkan terhadap semua elemen kemitraan pemerintah, termasuk kalangan media. Sebab pola pencairan tunai kerap disalahgunakan oknum tertentu melakukan pemotongan sebagai ucapan terima kasih dan nama lainnya. Tindak ini sebagai bentuk cikal praktek korupsi, harus disikapi sejak dini dan dalam hal kepentingan sekecil apa pun,” jawab Wako Hendri melalui selulernya.

Salah seorang aparatur di Bagian Humas Pemko setempat, Renol menyambut baik penerapan transaksi keuangan non tunai tersebut. Selain efektifitas waktu karena tidak lagi mendatangi pejabat bendahara, juga menunjang faktor keamanan setelah menerima honor atau tunjangan tambahan bagi setiap pegawai dalam suatu kegiatan.

“Kami sangat senang semua proses pencairan tidak harus mendatangi bendahara dan cukup mengakses rekening. Kemudian kita tidak perlu lagi khawatir harus antri di ruangan bendahara dan juga aman karena uang tidak dikantongi,” ungkap Renol. (nto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*