Terkait Konsolidasi Bypass, Pemko Akan Lakukan Pengukuran

PADANG,PADANGTODAY.COM– Pemerintah Kota Padang akan melakukan pengukuran tanah sejumlah peserta konsolidasi jalur Bypass Padang. Pengukuran dilakukan terhadap mereka yang telah sepakat satu sama lain tentang penempatan tanah konsolidasinya. Pengukuran dilakukan di Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh.
Pengukuran akan dilakukan pada Senin (7/12) depan. Di lokasi ini sebanyak lima persil akan diukur. Lima persil diantaranya milik Zulkani Muslim, Sutan waris Yahya, Kutar, Roslaini, dan Zamril Basir. “Ada lima persil yang akan diselesaikan dan akan dituntaskan di Kelurahan Pisang dalam waktu sehari itu,” kata Amasrul di Balaikota Padang, Kamis (3/12).
Amasrul mengatakan, peserta konsolidasi tersebut meminta tunjuk batas atas sertifikat yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Peserta meminta tunjuk batas atas pengembalian 70 persen sesuai planing atau kavling yang sudah ditetapkan pada tahun 1990-an silam. “Bagi masyarakat lain yang ingin cepat masalah konsolidasi ini, agar cepat datang ke Bagian Pertanahan, nantinya akan ditunjukkan tanah dan dibuat kesepakatan,” sebutnya.
Untuk pengukuran selanjutnya di titik lain, Bagian Pertanahan akan melakukan rapat selanjutnya. Disebutkan Amasrul, Pemko Padang akan terus memfasilitasi penyelesaian Bypass tersebut. “Penyelesaian akan terus kita fasilitasi. Kita juga minta kepada seluruh masyarakat saat dilakukan pengukuran tanah agar kooperatif. Jangan sampai nanti ketika sudah dipasang pancang setelah itu justru dibuka tanpa sepengetahuan Bagian Pertanahan,” katanya.
Menyelesaikan masalah konsolidasi tanah Bypass, Amasrul menyebut bahwa hingga saat ini warga terus mendatangi Bagian Pertanahan di Balaikota Padang. Menurutnya, usai dilakukan pembongkaran, sudah 25 peserta mendatangi Bagian Pertanahan. “Setiap hari warga datang dan kita jelaskan kepada mereka,” sebutnya.
Menurutnya cukup banyak kendala yang dihadapi peserta konsolidasi. Diantaranya yakni kendala penempatan, dimana sertifikatnya telah terbit akan tetapi tidak bisa ditempati karena dikuasai pemilik asal. “Dan pemilik asal pun juga mengalami hal yang sama,” ujar Amasrul.
Pengamat Hukum Miko Kamal mengapresiasi tekad Pemko Padang menyelesaikan konsolidasi yang selama ini terbengkalai. Disebutkannya, sebagai negara hukum, Pemko dan masyarakat harus mengikuti aturan hukum. Saat ini yang menjadi dasar hukum masalah tanah di Bypass adalah konsolidasi. “Mungkin ada masyarakat yang menginginkan ganti rugi berupa uang, namun itu tidak bisa dilaksanakan, karena tidak ada dasar hukumnya. Kalau Pemko nekat membayar ganti rugi, itu akan menjadi temuan bahkan bisa jadi kasus korupsi. Untuk itu memang sebaiknya sama-sama mengikuti konsolidasi,” tukas Miko.
Miko yakin jika masyarakat menyadari sejarah konsolidasi dan kesepakatan-kesepakatan di dalamnya, semuanya akan berlapang dada mengikuti kesepakatan konsolidasi.
Sementara pengamat politik FISIP Universitas Andalas, Asrinaldi menyebut pembangunan jalur dua Bypass mendesak dituntaskan. Untuk itu, semua pihak harus mendukung. Jika ada yang merasa dirugikan, misalnya belum dapat menempati tanah konsolidasi, masalah itu yang harus diselesaikan, bukan menghalangi pembangunan Bypass.(c/can)

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*